33 C
Semarang
Selasa, 14 Juli 2020

Gunakan Cantrang, Tak Peduli Batas Waktu

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Nelayan dengan kapal di bawah 10 gross tonnage (GT) berncana melawan aturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Mereka tetap akan menggunakan alat cantrang meski batas akhir penggunaan alat tangkap itu maksimal 31 Desember 2017.

Ketua Gerakan Nelayan dan Tani (GANTI) Jateng, Widhi Handoko menilai, aturan itu justru membuat nelayan makin sengsara. Sebab, para nelayan yang mematuhi aturan itu, malah menjadi buruh di kapal-kapal pengusaha besar.

Memang, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah memberikan bantuan alat tangkap bagi nelayan cantrang sebagai kompensasi atas kebijiakan tersebut. Tapi, mereka justru gagap menggunakannya karena belum terbiasa.

“Praktis, hasil tangkap ikan mereka langsung mereosot. Jadi rugi. Padahal nelayan di Jateng yang menggunakan cantrang di atas 70 persen. Akibat pelarangan itu, saat ini para nelayan cantrang bekerja sebagai kuli pada pemilik kapal-kapal besar,” ucap Ketua Gerakan Nelayan Tani Indonesia (Ganti) Jateng, Widhi Handoko, Rabu (27/12).

Dia menegaskan, kebijakan Menteri Susi tidak konsisten sebab tidak dibarengi dengan fakta data lapangan yang valid. Kebijakan yang diambil hanya berdasar argumen yang mengambang. “Sampai batas akhir, tidak ada kejelasan dari pusat maupun provinsi,” ungkapnya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Petani Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI) Riyono menambahkan, penggunaan cantrang terbukti tidak merusak lingkuingan. Pembuktian itu didapat dari uji petik yang melibatkan akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan sejumlah asosiasi nelayan.

“Cantrang itu ramah lingkungan, bukan hanya pengakuan sepihak dari kami, tapi kami juga melakukan riset dan uji petik terakhir selesai pada pertengahan Desember 2017 lalu, bahwa cantrang tidak merusak lingkungan,” tuturnya.

Dalam uji petik tersebut, pihaknya juga menggunakan kamera bawah air untuk mendokumentasikan operasionalnya cantrang. Titik uji petik tersebut di wilayah perairan Tegal, Rembang, dan Lamongan.

“Terbukti bahwa cantrang ramah lingkungan. Lalu kenapa pemerintah tidak mau uji petik, apakah khawatir ketika tahu ramah lingkungan lalu KKP tidak mau mengubah Permen 2 dan 71 itu. Itu jadi pertanyaan, ada apa?” ungkapnya..

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jateng, Muhammad Syafriadi mengungkapkan, di wilayah Jateng jumlah kapal kapasitas di bawah 10 GT ada sekitar lebih dari 18 ribu unit. Namun baru teridentifikasi tidak ramah lingkungan ada 6.400 kapal. “Dari jumlah itu, yang sudah dapat bantuan alat tangkap ramah lingkungan dari Kementerian KKP baru sekitar 20 persen atau 2.341 unit, jadi masih kurang sangat banyak,” jelasnya. (amh/zal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

UKSW dan IAIN, Sumbang Peningkatan Kualitas SDM

RADARSEMARANG.COM, SALATIGA - Kota Salatiga memiliki dua perguruan tinggi yang besar dan dikenal. Keduanya adalah Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dan Institut Agama Islam...

Bamusi Cetak Dai yang Menyejukkan

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG - Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Jateng ingin mencetak dai yang bertoleransi dan memberikan dakwah yang menyejukkan. Organisasi sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan...

Anggaran Pertanian Hanya Rp 1 T

SEMARANG- Pemprov diharapkan bisa lebih meningkatkan anggaran untuk sektor pertanian di Jateng. Sebab, anggaran yang dialokasikan masih tergolong kecil dan tidak lebih dari Rp...

Ujicoba Pelapis Keramik Trotoar Dinilai Gagal

RADARSEMARANG.COM, PURBALINGGA – Perbaikan trotoar terus dilakukan di Kabupaten Purbalingga. Setelah Jalan Jenderal Soedirman Barat, Jalan MT Haryono, dan Jalan Ahmad Yani, tahun ini...

Mahasiswi Undip Diduga ‘Terjun’ dari Lantai 8

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG - Seorang tamu MG Suites Hotel di Jalan Petempen Raya, Kembangsari, Semarang Tengah ditemukan tewas secara tragis pada Rabu (3/1) sekitar pukul...