Para Calon Perangkat Desa Diminta Tenang

  • Bagikan
PETISI : Para calon perangkat desa yang lolos seleksi membuat pernyataan sikap di RM Aldila, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PETISI : Para calon perangkat desa yang lolos seleksi membuat pernyataan sikap di RM Aldila, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, KENDAL — Para calon perangkat desa yang telah lolos seleksi Computer Asessment Test (CAT) diminta tenang dalam menyikapi gejolak masyarakat. Selain itu, mereka diminta memberikan testimoni sebanyak-banyaknya kepada Inspektorat selama pemeriksaan berlangsung.

Demikian dikatakan pakar hukum Edi Pranoto dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang. Dikatakannya, adanya surat edaran (SE) Bupati Kendal untuk menghentikan proses, menurutnya tidak menghentikan aturan Perbup (Peraturan Bupati).

“Tapi persoalan seleksi ini tidak hanya masalah hukum. Tapi bupati sebagai kepala daerah juga mempertimbangkan hal lain untuk kondusivitas daerahnya. Bupati menurut undang-undang diberikan kewenangan untuk itu,” tuturnya.

Selain itu, kewenangan penuh dalam tes seleksi desa ini sepenuhnya ada pada pemerintah desa. Bukan pada pemerintah daerah ataupun bupati. Jadi dilantik dan tidak, sepenuhnya hak dan kewenangan kepala desa.

Menurutnya, sejauh ini para calon perangkat desa yang telah lolos seleksi belum memiliki hak apa-apa. Sebab dari aspek hukum, calon perangkat desa belum memiliki kewenangan. “Terkecuali hasil dari SE ini, kemudian kepala desa mengeluarkan keputusan yang membatalkan dan mengabaikan proses seleksi dengan melantik orang lain,” tandasnya.

Jika hal itu terjadi, maka calon perangkat desa bisa melakukan upaya hukum. Sebab, disini sudah hak-hak calon dan Perbup yang sudah dibuat telah dilanggar. “Maka calon perangkat desa bisa melakukan upaya hukum dengan cara melakukan gugatan baik peradilan perdata maupun peradilan tata usaha negara (PTUN),” katanya.

Menurutnya, kalau melihat SE Bupati Kendal, menurutnya baru sebatas perintah kepada kecamatan untuk menunda, karena menunggu Inspektorat melakukan pemeriksaan. Tidak membatalkan hasil tes seleksi. “Langkah terbaik menurut saya, calon ini memberikan masukan secara tertulis berupa testimoni pelaksanaan tes. Sehingga Inspektorat memiliki masukan yang luas. Tidak hanya sepihak dari pelapor,” tuturnya.

Sementara para calon perangakat desa yang lolos, telah membuat pernyataan. Mereka membentuk Paguyuban Calon Perangkat Desa Ranking Satu yang diketuai oleh Budi Riatanto. Mereka menyatakan jika hasil tes yang mereka kerjakan murni hasil dari soal yang mereka kerjakan. “Tidak ada kecurangan seperti yang dituduhkan selama ini,” akunya.

Perihal adanya sengketa, ia mendorong untuk diselesaikan dengan penyelesaian di PTUN oleh pihak yang merasa dirugikan. “Sebab semua ini tidak terlepas dari peraturan yang berkekuatan hukum. Jadi, jika ada pihak yang tidak melaksanakan sesuai aturan, bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum,” tandasnya. (bud/ida)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *