31 C
Semarang
Selasa, 11 Mei 2021

Para Kades Kecewa dengan Anggota Dewan

RADARSEMARANG.COM, KENDAL — Para Kepala Desa (Kades) di Kendal mempertanyakan keberadaan posko pengaduan Tes Seleksi Perangkat Desa yang dibuka Fraksi anggota DPRD Kendal. Sebab terkesan mengabaikan adanya permasalahan dan gejolak di masyarakat akan hasil tes CAT yang dilaksanakan oleh LPMP.

“Kami ini para kades mau mengadukan masalah yang terjadi di lapangan ke posko pengaduan. Justru kami dibilang kebakaran jenggot. Lah ini di mana keberpihakannya pada rakyat kecil,” kata Ketua Paguyuban Kepala Desa, Bambang Utoro saat jumpa pers di Rumah Dinas Bupati Kendal.

Menurutnya, desa maupun kades dalam hal ini tidak memiliki kepentingan apa-apa. Kades hanya jadi jembatan penghubung atas masalah dan keluhan dari masyarakat. “Masa tahu ada masalah, dewan malah mengatakan semua sudah sesuai dan tidak ada laporan. Ini seolah dewan tutup mata,” tandasnya.

Dijelaskannya, kedatangan para kades menemui bupati untuk meminta pendapat. Sebab kades merasa, DPRD yang menjadi wakil rakyat justru menutup mata terhadap masalah di desa. “Kami meminta saran, dengan harapan tahapan seleksi perangkat desa dihentikan sementara,” jelasnya.

Karena itulah, pihaknya dalam waktu dekat akan meminta seluruh kades di desanya untuk segera menyusun laporan dan menyerahkan laporan tersebut ke Inspektorat Kendal. “Sebab sudah ada kesepakatan, Inspektorat yang akan menindaklanjuti apakah ada temuan atau tidak,” tandasnya.

Sementara dari Kepala Inspektorat Kendal, Tantang Iskandariyanto mengatakan jika pihaknya sedang melakukan pemeriksaan terhadap LPMP Jateng. Rencananya hasil laporan akan diserahkan kepada Bupati Kendal, Rabu (3/1/2018) mendatang. “Karena ada tambahan permasalahan, kami akan melanjutkan pemeriksaan ke desa-desa,” tandasnya.

Sebelumnya dari empat fraksi yakni PDIP, PKB, PAN dan PPP mengadakan konferensi pers perihal kasus yang sama. Empat fraksi tersebut mendorong tahapan seleksi desa oleh LPMP dilanjutkan. “Saya kira LPMP sudah benar dan tidak ada masalah. Kalau ada masalah mestinya yang lapor bukan kepala desa tapi peserta. Ini malah yang kebakaran jenggot kepala desa,” kata Suyuthi dari Fraksi PDIP.

Sementara dari Fraksi PAN, Sakdullah dan Nashri mengatakan hal yang sama. Ia menambahkan jika memang putusan tes CAT LPMP dibatalkan, harus melalui prosedur yang benar. Yakni melalui jalur hukum. “Silahkan jika memang keberatan, kepala desa bisa mengajukan gugatan,” tambahnya. (bud/ida)

Latest news

Related news

  1. Assalamualaikum Wr. Wb
    Yth. Bpk Ketua Paguyuban Kades Kab. Kendal, saya menyadari kalau Bapak selaku Kades mendapat aduan berkaitan dengan hasil tes CAT, tapi bapak ya jangan bilang memperjuangkan rakyat kecil, apakah bagi mereka yang telah lolos dalam ujian sistem CAT tersebut bukan rakyat kecil, justru mereka yang lolos itu kehidupanya banyak pas-pasan , tolong dicamkan lagi pak, mereka lulus peringkat 1 juga tidak kebetulan dan juga tidak pakai uang…mereka benar- benar melalui proses, benar2 belajar dan akhirnya bisa menuai hasil, saya setuju sekali dengan pendapat 4 fraksi diatas, mohon maaf aoabila ada kata yang kurang berkenan, terima kasih.
    Wassalamualaikum Wr.Wb.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here