Dakwaan dan Tuntutan Sama, Vonis Berbeda

Jaksa Ajukan Banding Kasus Akpol

673
DIVONIS 1 TAHUN SAJA: Lima terdakwa Taruna Akpol mendampingi Christian Atmadibrata Sermumes yang divonis lebih berat dalam sidang di PN Semarang beberapa waktu lalu. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DIVONIS 1 TAHUN SAJA: Lima terdakwa Taruna Akpol mendampingi Christian Atmadibrata Sermumes yang divonis lebih berat dalam sidang di PN Semarang beberapa waktu lalu. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG Vonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang terhadap lima terdakwa taruna tingkat III Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang dinilai terlalu ringan. Karena itu, tim jaksa gabungan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang mengajukan upaya banding.

Adapun kelima terdakwa tersebut adalah Rinox Lewi Wattimena, Christian Atmadibrata Sermumes, Gibrail Charthens Manorek, Martinus Bentanone dan Gilbert Jordi Nahumury Al Jordi. Mereka melakukan pengeroyokan hingga menewaskan Brigadir Taruna Dua Muhammad Adam.

Dengan demikian, total ada 14 terdakwa taruna Akpol yang perkaranya diajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jateng. Sebelumnya, jaksa juga mengajukan banding atas perkara yang menjerat sembilan taruna Akpol tingkat III dalam kasus yang sama. Mereka adalah terdakwa Joshua  Evan Dwitya Pabisa, Reza Ananta Pribadi, Indra Zulkifli Pratama Ruray, Praja  Dwi Sutrisno, Aditia Khaimara Urfan, Chikitha Alviano Eka Wardoyo, Rion Kurnianto, Erik Aprilyanto, dan Hery Avianto.

Kasi Penerangan hukum Kejati Jateng, Sugeng Riyadi, menjelaskan, mayoritas terdakwa sebelumnya langsung menerima vonis majelis hakim, dan bebas dari tahanan Mapolda Jateng. Sebab, vonis majelis hakim kebanyakan sama dengan masa tahanan. Yang berbeda hanya terdakwa Rinox dan Christian, karena dipastikan tetap menjalani tahanan, meski tidak lama lagi juga bebas.

“Untuk 5 terdakwa kita banding ke PT Jateng, sama dengan 9 terdakwa lainnya juga mengajukan banding. Alasan hukumnya sesuai dengan pasal 240 KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana),”jelas Sugeng Riyadi kepada Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (20/12).

Penelusuran koran ini, pasal 240 ayat 1 disebutkan, jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri.”

Sedangkan pasal 240 ayat 2 disebutkan, Jika perlu Pengadilan Tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dan Pengadilan Negeri sebelum putusan Pengadilan Tinggi dijatuhkan.

Sesuai pasal tersebut, penjelasannya adalah bahwa perbaikan pemeriksaan dalam hal ada kelalaian dalam penerapan hukum acara, harus dilakukan sendiri oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan.