Longsor karena Kerusakan Lingkungan Cukup Parah

  • Bagikan
GARIS POLISI: Lokasi penambangan di kawasan Ngudi Lestari berbatasan dengan Desa Kaliurang, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang yang longsor dan menimbun sejumlah penambang. (IST)
GARIS POLISI: Lokasi penambangan di kawasan Ngudi Lestari berbatasan dengan Desa Kaliurang, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang yang longsor dan menimbun sejumlah penambang. (IST)

LONGSORNYA tebing di kawasan penambangan gunung Merapi, mengindikasikan kerusakan lingkungan semakin parah. Diduga kuat, kawasan yang rusak tersebut, merupakan bekas kegiatan penambangan oleh sebuah perusahaan.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Kedu, kawasan tersebut diketahui wilayah titik Ngudi Lestari. Berada di area antara Bego Pendem dan Cawang, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Beberapa bulan lalu, daerah tersebut diduga kuat dikelola oleh perusahaan penambangan terbesar di Kabupaten Magelang.

Saat ini, di lokasi tersebut, juga masih ada beberapa alat berat yang beroperasi. “Itu area bekas usaha pertambangan. Seharusnya direklamasi,” kata sumber koran ini. Seharusnya, kata dia, kegiatan pascatambang wajib diikuti oleh kegiatan reklamasi. Tujuannya, untuk meminimalisasi terjadinya kerusakan lingkungan.

Ketua Daerah Walhi Jogja, Parlan, menyebut, longsor yang menimbun sejumlah orang di areal pertambangan, bukti kerusakan lingkungan di kawasan gunung Merapi semakin parah. “Bukti kerusakan lingkungan itu, salah satunya bencana.”

Menurut Parlan, hal itu tidak lepas dari lemahnya pemerintah dalam melakukan pengawasan. “Kalau misal itu legal, maka kontrol dan pengawasan dari pemerintah lemah. Kalaupun ilegal, semakin tambah lemah kontrol dari pemerintah.”

Terkait kejadian longsor, Direktur Walhi Jateng, Ed Ismail menambahkan, ketidakpastian terkait pengawasan regulasi penambangan, menjadi persoalan yang berakibat sistemik. “Jika pengawasan lemah, kerusakan lingkungan akan semakin parah. Jika sudah parah, maka kejadian seperti itu akan sering terjadi,” kata Ed.

Longsor yang berujung pada tewasnya para penambang, sambung Ed, bukan hanya sekali terjadi. Namun, merupakan rentetan kejadian yang berulang-ulang. “Perizinan hingga kegiatan pascatambang itu kan satu paket yang harus dilakukan. Ada tim pengawas yang bekerja, seharusnya meminimalisasi kerusakan lingkungan.”

Selain itu, katanya, pemangku kebijakan juga perlu melakukan edukasi kepada para pelaku penambangan. Sehingga mereka mengetahui tingkat kerawanan kegiatan penambangan dan ancaman di wilayah Merapi. (vie)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *