30 C
Semarang
Jumat, 23 April 2021

Dilaporkan Korupsi, Suhudi Seret Nama Pelapor

spot_img
spot_img

SEMARANG – Dani Sriyanto, Kuasa hukum mantan Kepala Desa (Kades) Tlogorejo, Demak, Suhudi, menduga ada kepentingan politik dalam pemilihan kepala desa terkait laporan yang dilakukan Pejabat (Pj) Kades Tlogorejo, A Maulal Aktar.

Dalam kasus itu, penyidik Kejari Demak telah meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan dan menetapkan kedua terlapor yakni Suhudi dan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan, Sugiarti sebagai tersangka, yang diketahui dari Sprint 881/03.31/Fd.1/07/2016 tertanggal Juli 2016 lalu. Keduanya dijadikan tersangka atas kasus dugaan korupsi APBDes Tlogorejo, Wonosalam, Demak tahun 2014 dan 2015.

“Laporan kasusnya ada kepentingan politik Pilkades. Ternyata pelapor bertindak sebagai pelaku tipikor juga. Kami minta Kejari memproses hukum supaya semua pelaku diperlakukan sama jangan ada kepentingan politik dalam kasus itu,”kata Suhudi melalui kuasa hukumnya, Dani Sriyanto kepada wartawan, Senin (18/12).

Dani juga meminta oknum mantan anggota DPRD penerima uang desa, termasuk lelapor yakni A Maulal Aktar, yang mengeluarkan uang di 2015 juga dijadikan terrsangka. Menurutnya, kasus tersebut terjadi karena pemerasan oknum anggota dewan sehingga, pihak kelurahan, RT dan RW serta tokoh masyarakat terlibat pembuatan kuitansi fiktif.

Pihaknya juga meminta, posisi pelapor harus diperjelas karena juga pelaku dan laporannya diduga karena kepentingan Pilkades sebagai rival Suhudi. Menurutnya, pelapor tidak bisa berlindung dengan Pasal 10 Undang-Undang (UU) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Penyidik juga tidak boleh diskriminatif atas dugaan penyimpangan proyek pompanisasi di tahun 2015 senilai Rp 500 juta tanpa lelang dan proyeknya mangkrak. Kami menilai masalah ini seharusnya diselesaikan lewat APIP,”jelasnya.

Kemarin kuasa hukum Maulal, Fatkhul Muin menyebutkan, dalam kasus itu sejumlah saksi dan ahli diperiksa, termasuk BPKP Jateng yang mengaudit perkara itu dan menyatakan kerugian negara ditaksir sekitar Rp 423 juta. Kerugian diduga terjadi atas 24 proyek desa fiktif. Pihaknya menilai, penanganan perkaranya lamban dan tak segera diajukan ke persidangan.

“Bahkan klien kami Maulal terancam turut ditetapkan tersangka, padahal sebagai pelapor. Kami minta segera di proses ke persidangan, agar jelas kasusnya. Apalagi laporan kasus ini dilakukan klien kami sejak 2016 lalu,”kata Fatkhul.

Dugaan korupsi terjadi pada tahun 2014, saat Maual ditunjuk Plt Sekdes atas pencairan pos anggaran desa. Bersamaan, atas pencairan anggaran sejumlah proyek itu, desa setempat mendapat bantuan aspirasi seorang oknum dewan. Pelaksanaanya, terjadi double anggaran. Pada satu proyek desa dilaporkan sebagai kegiatan desa dan dewan. (jks/zal)

spot_img

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here