Pemerintah dan DPRD Sepakat 6 Raperda Dibahas Lebih Lanjut dalam Pansus

133
BAHAS RAPERDA : M. Albar dari Fraksi PKB menyampaikan jawaban atas pendapat bupati dalam rapat paripurna Rabu (13/12) kemarin. (IST)
BAHAS RAPERDA : M. Albar dari Fraksi PKB menyampaikan jawaban atas pendapat bupati dalam rapat paripurna Rabu (13/12) kemarin. (IST)

WONOSOBO – Pemerintah dan DPRD sepakat enam raperda dibahas bebih lanjut dalam Panitia Khusus (Pansus). Hal ini menjadi kesepakatan dalam rapat paripurna yang digelar Rabu, (13/12) di ruang Rapat Utama DPRD.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Afif Nurhidayat, didampingi beberapa Wakil Ketua DPRD, enam raperda yang diajukan, tiga raperda inisiatif DPRD, yakni raperda tentang Cagar Budaya, raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan raperda tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta tiga raperda yang diajukan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Yakni raperda atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sepakat untuk dibahas lebih tajam di tingkat Pansus.

Lukman Latif dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan, adanya raperda tentang Perlindungan Cagar Budaya bisa diintegrasikan dengan pengembangan pariwisata cagar budaya serta akan melindungi benda cagar budaya di Kabupaten Wonosobo. Nantinya betul-betul bisa diimplementasikan dalam menjaga kelestarian benda cagar budaya di Kabupaten Wonosobo.

“Sedikitnya ada 132 benda cagar budaya yang patut dilindungi di Kabupaten Wonosobo yang tersebar di 8 kecamatan. Perda tersebut juga memberikan dampak positif terhadap perlindungan cagar budaya, khususnya menjadi pengetahuan bagi masyarakat Wonosobo terlebih bagi anak-anak muda tentang situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Wonosobo,”katanya.

Sedangkan M.Albar dari Fraksi PKB menyampaikan, untuk raperda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, pihaknya berharap agar upaya penanggulangan kemiskinan tidak dilakukan hanya dengan menggunakan pendekatan sektoral saja. Tetapi harus dilakukan dengan perencanaan yang terukur dan terintegrasi serta mengacu pada akar permasalahan yang menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan.

“Keselarasan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan penerima manfaat program merupakan faktor penting tercapainya percepatan penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.

“Oleh sebab itu, diperlukan data BPS yang valid sekaligus up to date sebagai acuan resmi sasaran program percepatan penanggulangan kemiskinan,” tambahnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here