Temukan Harga Di Atas HET, Laporkan

396

PEKALONGAN – Kelangkaan gas elpiji 3 kg, seringkali dimanfaatkan oknum tertentu dengan menaikkan harga atau menjualnya di atas harga eceran tertinggi (HET). Pemkot Pekalongan meminta penjual elpiji 3 kg untuk tidak berbuat curang, dengan menjual harga di atas HET. Masyarakat pun dihimbau untuk melapor jika mendapati penjual yang menerapkan harga di atas HET.

Jumat (8/12) lalu Pemkot Pekalongan bersama PT Pertamina menggelar operasi harga gas elpiji 3 kg. Operasi dilaksanakan di lima titik di empat kecamatan yakni Kantor Kecamatan Pekalongan Utara, Kantor Kecamatan Pekalongan Barat, Kantor Kecamatan Pekalongan Timur, Kantor Kelurahan Pringrejo dan eks Kantor Kelurahan Yosorejo.

Operasi pasar kali ini, dilakukan dalam rangka merespon keluhan masyarakat terkait sulitnya mencari gas 3 kg. Dalam operasi pasar, gas 3 kg dijual dengan harga sesuai HET yakni Rp 15.500 per tabung.

“Harga tersebut sebenarnya merupakan HET yang sudah ditetapkan dan harus dipatuhi oleh pangkalan. Masyarakat yang ingin harga sesuai HET bisa beli langsung ke pangkalan. Nah jika di sana gas 3 kg dijual di atas HET, bisa laporkan kepada kami,” tutur Kabag Perekonomian Setda Pekalongan, Betty Dahfiani Dahlan.

Pernyataan tersebut disampaikan Betty terkait banyaknya keluhan masyarakat tentang harga gas 3 kg yang melambung. Di tingkat pengecer, harga mencapai Rp 18 ribu hingga Rp 20 ribu per tabung.

“Kalau pengecer kami tidak bisa memantau karena tidak masuk jalur distribusi. tapi kalau di pangkalan ditemukan harga yang melebihi HET bisa dilaporkan kepada kami nanti akan kami tindaklanjuti ke Pertamina dan mereka yang bisa menindak karena perizinan pangkalan ada di Pertamina,” tambahnya.

Terkait sulitnya mencari gas 3 kg, ia kembali menerangkan bahwa kondisi tersebut memang terjadi hampir di seluruh wilayah. Sebab dalam APBNP 2017 alokasi subsidi untuk gas 3 kg dikurangi sehingga berdampak pada alokasi gas 3 kg di lapangan. Kota Pekalongan sendiri, mendapatkan pengurangan alokasio sekitar 1.000 tabung per hari.

Namun menurutnya, jika distribusi gas 3 kg sesuai dengan aturan yakni khusus bagi masyarakat miskin, ia yakin alokasi untuk Kota Pekalongan masih bisa memenuhi kebutuhan. “Namun yang terjadi kan tidak seperti itu. Di lapangan kami melihat gas 3 kg banyak digunakan yang bukan peruntukkannya. Oleh masyarakat yang mampu, industri dan rumah makan,” jelas Betty.

Terkait hal itu, pihaknya juga tak bisa berbuat banyak selain hanya mengimbau kepada masyarakat yang merasa mampu agar menggunakan gas non subsidi. Sebab hingga saat ini belum ada regulasi yang secara tegas melarang penggunaan gas 3 kg bagi masyarakat yang mampu. “Kami minta kesadarannya agar masyarakat yang mampu dapat menggunakan gas non subsidi,” harapnya. (nul/jpg/zal)

Silakan beri komentar.