Penyertaan Modal BUMD, Pengelolaan Barang Daerah dan RTRW

DPRD Bentuk Pansus Tiga Buah Raperda Baru

315
SIAP DIBAHAS: Bupati Magelang Zaenal Arifin menyerahkan tiga draf Raperda kepada DPRD untuk dibahas. (HUMAS DPRD KABUPATEN MAGELANG)
SIAP DIBAHAS: Bupati Magelang Zaenal Arifin menyerahkan tiga draf Raperda kepada DPRD untuk dibahas. (HUMAS DPRD KABUPATEN MAGELANG)

DPRD Kabupaten Magelang membentuk tiga Pansus pada akhir 2017 ini. Pansus akan membahas tiga Raperda yang diajukan oleh Pemkab Magelang.

TIGA Raperda yang dimaksud, di antaranya, Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, kemudian Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030.

“Pembentukan Pansus sudah dilakukan untuk mempercepat pembahasan Raperda ini,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Suharno MM. Dalam pembahasannya, Pansus juga akan melakukan kajian lebih dalam. Utamanya, terkait materi yang disampaikan dan tujuan pembuatan Raperda baru tersebut. “Evaluasi akan dilakukan menyeluruh. Nanti bisa saja DPRD menolak atau melakukan revisi.”

Suharno mengatakan, terkait Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang, diharapkan jadi matra keruangan dari pembangunan daerah, dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Magelang; dan alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar kawasan serta keserasian antar sektor.

“Sejak awal kita mendorong supaya RTRW ini disertakan rencana detail tata ruang dengan perbandingan peta lebih kecil. Jadi peruntukan suatu wilayah bisa dengan detail terlihat,” bebernya. Suharno juga mengatakan, mekanisme revisi rencana tata ruang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Sebagaimana diamanatkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut, sebelum dilakukan revisi rencana tata ruang, maka harus dilakukan kegiatan peninjauan kembali. “Peninjauan kembali rencana tata ruang ini dilakukan dalam rangka melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.”

Sementara terkait Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, memuat besaran penyertaan modal yang akan disetor oleh pemerintah daerah kepada Bank Jateng dalam kurun waktu empat tahun. Yaitu, 2018 hingga 2021. Jumlah penyertaan modal hingga 2021 sebesar Rp 45 miliar.

Adapun modal yang telah disetor hingga 2017 sebesar Rp 14,3 miliar. Sehingga kekurangan penyertaan modal sebesar Rp 30 miliar. Kekurangan penyertaan modal tersebut akan dicukupi dalam kurun waktu empat tahun. Yakni, dengan perincian Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 13,5 miliar. Terdiri atas setoran tunai Rp 5,7 miliar ditambah sharing dari AMU, cadangan umum dan laba tahun lalu sebesar Rp 7,8 miliar.