DPD Pastikan Awasi Pengelolaan Dana Desa

256
KUNJUNGAN : Rombongan DPD RI Komisi I saat berkunjung Desa Kedungjaran, Kecamatan Sragi, Kamis (7/12) kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KUNJUNGAN : Rombongan DPD RI Komisi I saat berkunjung Desa Kedungjaran, Kecamatan Sragi, Kamis (7/12) kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KAJEN–Banyaknya Alokasi Dana Desa (ADD) hingga mencapai Rp 1,5 miliar setiap tahunnya, seharusnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Ironisnya, tidak semua pemerintahan desa mampu mengelola dana desa sesuai harapan pemerintah pusat. Bahkan, tidak sedikit pemerintahan desa yang salah kelola. Karena itu, perlu pengawasan, agar dapat dikelola secara transparan dan bermanfaat. Sehingga desa menjadi lebih makmur dan sejahtera.

Hal itu disampaikan oleh anggota DPR RI, Achmad Muqqowam, dalam kunjungan kerja di Desa Kedungjaran, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Kamis (7/12) kemarin. Rombongan tersebut didampingi oleh Bupati Pekalongan, Asip Kolbihi.

“Fungsi kami sebagai anggota DPD, melakukan pengawasan pada pemerintah, memperingatkan pemerintah, membenarkan pemerintah, memberikan kritik, saran dan masukan. Kalau pemerintah pusat saja tidak paham, bagaimana akan menentukan kebijakan? Itu yang saya temukan hari ini di lapangan,” ungkap Achmad Muqqowam.

Menurutnya, distorsi kesenjangan regulasi, kebijakan, program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pembangunan desa di Kabupaten Pekalongan tampak sekali. Namun setelah melakukan pengecekan dari hasil laporan pemerintah pusat, bahwa di tahun 2017 ada sekitar 11.274 pembangunan di Kabupaten Pekalongan. Ternyata laporan tersebut benar adanya. “Karena itu, kami Komisi I datang ke Kabupaten Pekalongan. Ternyata benar ada 11.274 pembangunan di Kabupaten Pekalongan ini,” kata Muqqowam.

Sementara itu, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menjelaskan bahwa dana desa di Kabupaten Pekalongan dari tahun ke tahun naik cukup signifikan. Dari 272 desa di Kabupaten Pekalongan, pada tahun 2015 mendapatkan dana desa sebesar Rp 77,7 miliar. Kemudian tahun 2016 naik cukup tajam sebesar Rp 174 miliar, sehingga tiap desa mendapat dana sekitar Rp 641 juta. Sedang pada tahun 2017 ini, dana desa menjadi Rp 222,5 miliar, sehingga masing-masing desa mendapat dana desa sebesar Rp 818 juta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here