Logo nyonya mener
Logo nyonya mener

SEMARANG- Desakan pengembalian sisa uang lelang yang dilakukan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua terkait pailitnya PT Nyonya Meneer datang dari 58 buruh perusahaaan jamu legendaris asal Semarang tersebut. Hal itu dilakukan setelah mereka memenangkan gugatan renvoi procedure di Pengadilan Niaga (PN) Semarang.

Ketua Tim Kuasa Hukum 58 buruh Nyonya Meneer, Theodorus Yosep Parera, menyatakan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan, perusahaan yang dinyatakan pailit wajib membayar hak karyawan. Setiap aset perusahaan yang dipegang oleh pihak ketiga sebagai jaminan harus dipotong terlebih dahulu untuk hak-hak karyawan. Pihaknya juga mengancam, apabila kurator tidak membayarkan hak-hak buruh, maka akan menyiapkan gugatan ke debitur yang melelang aset.

“Kurator wajib menyampaikan ke semua pihak. Kalau hak-hak karyawan tidak dibayarkan maka kami dari Peradi Semarang akan menyiapkan gugatan ke debitur yang melelang, baik BPD Papua maupun lainnya,”kata Yosep saat ditemui disela-sela sidang di PN Semarang, Senin (4/12).

Ia menyebutkan, aset PT Nyonya Meneer di BPD Papua yang telah dilelang, seharusnya disampaikan ke seluruh kreditur. “Ternyata asetnya sudah dipegang debitur, ada kemungkinan kurator tidak mengetahui. Hasil ini nantinya akan kami diskusikan lagi sambil menyiapkan surat kuasa,” ujarnya.

Saat ini, buruh PT Nyonya Meneer, Djoko Prasetyo, beserta 72 buruh lainnnya telah melaporkan para petinggi perusahaan jamu legendaris asal Semarang yang sudah pailit itu ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Adapun pihak-pihak yang dilaporkan adalah Presiden Direktur Charles Ong Saerang dan bagian personalia Regina Tantrawati yang dilaporkan akibat dugaan tindak pidana penggelapan dana BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Kuasa hukum Djoko Prasetyo, dkk, Yetty Any Ethika, mengatakan, dugaan penggelapan  tersebut sudah dilaporkan sejak Mei 2017, dan saat ini masih dalam penyelidikan. Secara keseluruhan ia mengaku ada 82 buruh Nyonya Meneer yang diwakilinya melaporkan kasus dugaan penggelapan uang iuran BPJS senilai Rp 622 juta.”Laporan ini mewakili 82 buruh, tapi total buruh yang potongan iurannya tidak disetorkan mencapai sekitar 1.300 orang. Kami melihat ada pembayaran BPJS yang sudah dipotong dari slip gaji,”kata Yetty.(jks/aro)