33 C
Semarang
Selasa, 4 Agustus 2020

BPP Setuju Perda Izin Gangguan Dicabut

Another

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam...

Risma Andani

Hari ketiga di Surabaya dokter Andani Eka Putra mengajak saya makan di restoran Padang. Rupanya ia sudah bosan dengan...

SEMARANG – Badan Pembentukan Perda (BPP) DPRD Kota Semarang tidak keberatan Perda No 20 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (HO) dicabut. Keputusan ini diambil dalam rapat BPP DPRD Kota Semarang belum lama ini.

Rapat BPP  yang berlangsung di ruang rapat serbaguna 2, dipimpin oleh Fajar Rinawan Sitorus selaku Ketua BPP DPRD Kota Semarang. Dia didampingi Wakil Ketua BPP, Wachid Nurmiyanto.

Nampak hadir  anggota BPP DPRD Kota Semarang diantaranya, Sugi Hartono, Wisnu Pudjonggo, Ari Purbono, Wilujeng Riningrum, Suharto Masri dan Suharsono. Selain itu sejumlah perwakilan OPD terkait juga hadir.Pada kesempatan kali ini, BPP DPRD Kota Semarang menindaklanjuti Surat Wali Kota Semarang Nomor 170/6107 tanggal 2 November 2017 perihal Mohon Pembahasan dan Persetujuan DPRD Kota Semarang atas Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan dan Persiapan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2018.

Menanggapi hal tersebut, Fajar Rinawan Sitorus mengatakan bahwa eksekutif dan legislatif perlu sepaham. “Ini memang perlu sepaham, di protukda juga ada 2 raperda yang bersifat pencabutan juga, perbedaannya disisi mana aturan-aturan itu, untuk protukda 2018 saya juga sepakat,” ujar Fajar Rinawan.

Namun keputusan ini harus berpacu dalam waktu. Artinya ini ada dua Raperda pencabutan sehingga bisa sekaligus dilaksanakan pembahasannya. “Saya juga sepaham untuk apa bicara kuantitas, sementara perda yang lalu-lalu perlu adanya regulasi yang nantinya kita akan moratorium,” pungkasnya

Sementara itu, Suharsono menyampaikan pada intinya BPP setuju dengan pencabutan Raperda tersebut. “Intinya ini akan dimasukkan dalam protukda dan dilihat mekanismenya seperti apa, kemudian BPP akan membahas dan segera mencabut raperda tersebut,” katanya.

Terkait teknis di lapangan, memang nantinya yang sudah mengajukan izin pengurusan dan sebagainya. “Tentu saja, harus menunggu sampai raperda ini resmi dicabut,” kata Suharsono. (*/zal) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam jumlah besar. Yakni relawan yang...

Risma Andani

Hari ketiga di Surabaya dokter Andani Eka Putra mengajak saya makan di restoran Padang. Rupanya ia sudah bosan dengan makanan hotel. ”Orang Padang ini susah....

Meninggal Olahraga

Tiga bersaudara ini wartawan semua. Yang dua meninggal karena olahraga. Tahun lalu si kakak meninggal saat ikut maraton di Surabaya. Jumat kemarin, giliran Hadi...

Arang Galang

Inilah jalan berliku itu. Tapi yang penting hasilnya: anak muda ini berhasil menjadi pengusaha. Bahkan jadi eksporter. Memang masih sangat kecil. Tapi arah bisnisnya...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Dewangga Buka Layanan Haji Plus

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG–Program haji plus akan menarik minat masyarakat, setelah pemerintah mengeluarkan waktu daftar tunggu bagi haji regular hingga 21 tahun. Sedangkan bagi haji plus,...

Tanggul Longsor, Diperkuat Seribu Trucuk Bambu

DEMAK-Tanggul Sungai Tuntang, tepatnya di wilayah Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, kemarin tiba-tiba longsor. Titik longsor berada di bagian tanggul sebelah kanan sungai. Kondisi ini...

Buruh Nyonya Meneer Terancam Gigit Jari

SEMARANG-Nasib buruh PT Nyonya Meneer (PT Njonja Meneer) terancam tidak akan menerima hak-haknya. Pasalnya, hampir semua aset perusahaan jamu legendaris Semarang tersebut telah dilelang....

Lomba Mewarnai Rambu Lalu Lintas Pecahkan Muri

KAJEN-  Tertib berlalu lintas harus ditanamkan sejak dini. Sehingga angka kecelakaan, utamanya yang disebabkan human error bisa ditekan. Banyak cara yang dilakukan untuk mengenalkan...

Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Penting

RADARSEMARANG.COM, MAGELANG – Pemeriksaan kesehatan pranikah secara menyeluruh atau premarital menjadi penting dalam membentuk keluarga. Untuk itu, setiap pasangan harus mau melalui serangkaian proses...

Jokowi Berencana Salat Id di MAJT

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG - Salat Idul Adha 1439 Hijriyah di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) akan terasa istimewa. Selain akan dikunjungi Presiden RI Joko Widodo...