33 C
Semarang
Selasa, 14 Juli 2020

Disetujui, Raperda Badan Permusyawaratan Desa

Pembahasan Pansus I DPRD Kabupaten Magelang

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

Sidang paripurna DPRD Kabupaten Magelang menyetujui empat Raperda yang telah dibahas dalam tingkat Panitia Khusus (Pansus) sebelumnya. Salah satunya, Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

RAPERDA ini menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pembahasan Raperda ini, perlu disegerakan mengingat kedudukan BPD merupakan salah satu pilar penting pembangunan desa di Kabupaten Magelang.

Juru Bicara Pansus I, Islakhudin, mengatakan, latar belakang penyusunan dan pembahasan Raperda BPD karena adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beserta peraturan pelaksanaannya, terdapat perubahan beberapa ketentuan mengenai BPD.

Beberapa perubahan tersebut, kata Islakhudin, antara lain, mengenai definisi dan kedudukan BPD. Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014, kedudukan BPD bukan lagi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, melainkan sebagai badan/lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahaan desa.

“Kedua, pengaturan jumlah anggota BPD yang semula paling banyak sebelas orang, menjadi berjumlah gasal, paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Ketiga, masa jabatan anggota BPD juga mengalami perubahan. Semula enam tahun dengan masa jabatan maksimal dua kali, sekarang berubah menjadi enam tahun, paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut,” beber Islakhudin.

Kemudian, selain perubahan-perubahan tersebut, ada peran baru yang harus dilakukan oleh BPD. Yaitu, menyelenggarakan musyawarah desa. Penyelenggaraannya difasilitasi oleh pemerintah desa. Musyawarah desa untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Serius Garap Pasar Semarang

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG–Berkembangnya pasar otomotif di Kota Semarang, memberikan dampak positif bagi produk after market kaca film. Salah satunya adalah Maxpro Window Film yang turut...

Polresta Bantu Logistik Petugas Siaga Mudik

MAGELANG - Kepolisian Resor Magelang Kota dan pengurus Cabang Bhayangkari Magelang Kota, Kamis (22/6) kemarin menyerahkan bantuan logistik kepada petugas pospam, posyan dan pos...

Bajong Banyu Tradisi Sambut Puasa

RADARSEMARANG.COM, MUNGKID – Berbagai ritual dilakukan oleh sejumlah warga di berbagai daerah dalam menyambut bulan puasa. Tak terkecuali warga Dusun Dawung, Desa Banjarnegoro, Kabupaten...

Pelaku Ekonomi Kreatif Kesulitan Akses Perbankan

SEMARANG – Pelaku ekonomi kreatif masih kesulitan mendapatkan akses permodalan dari perbankan. Pasalnya, bidang usaha mereka terbilang tidak tampak, tapi bisa dirasakan. “Ekonomi kreatif itu...

Hanya Ganjar yang Tolak Uang Suap

SEMARANG - Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo yang belakangan disebut-sebut ikut menerima uang panas korupsi e-KTP, telah dimentahkan. Terbukti, dari dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP)...

Bangun KUB, Permudah Perajin Mengakses Perbankan

PROGAM Sonjo Deso atau berkunjung dan bermalam di desa terpencil, kembali dilakukan Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, Rabu (27/9) kemarin. Kali ini, Bupati Asip selalu mengajak beberapa pimpinan Organisasi...