32 C
Semarang
Jumat, 25 Juni 2021

 Wali Kota Semarang Digugat ke PTUN

SEMARANGPT Havindo Pakan Optima menggugat Wali Kota Semarang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Wali kota digugat karena menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 660.1/3587/B.IV/VIII/2017 tentang pengenaan sanksi administratif lingkungan hidup berupa pembekuan izin lingkungan. Atas gugatan itu,  Selasa (28/11) kemarin, dilakukan mediasi di ruang Pemeriksaan Persiapan PTUN Semarang.

Dalam mediasi itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi diwakili Kasubag Hukum Pemkot Semarang, Kun Widyastuti, dan Kabid Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang, Sri Wahyudi.

“Wali kota belum memberikan surat tugas kepada kami, karena beliau masih di luar negeri. Kami masih membawa disposisi suratnya saja,” kata Kun Widyastuti sembari menyerahkan surat disposisi ke majelis hakim.

Selanjutnya, majelis hakim PTUN yang dipimpin  Sofyan, didampingi dua hakim anggota, Hadi Prabowo,  dan Tri Joko, menyatakan sidang mediasi tersebut dinyatakan berlangsung tertutup. Bahkan, salah satu staf dari kuasa hukum dilarang di dalam ruangan, karena tidak memiliki kuasa dan masih bersifat internal.

Usai sidang, Ketua Tim Kuasa Hukum PT Havindo Pakan Optima, Sandy Christanto, menjelaskan, alasan kliennya mengajukan gugatan karena awal 2015 pabrik yang dimiliki kliennya mulai memproduksi dan memperdagangkan pakan hewan, dengan dilengkapi izin-izin yang diperlukan, baik Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TPD) dan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Semarang dan sebagainya.

Namun setelah usaha kliennya berjalan sekitar 2 tahun,  DLH Kota Semarang menerima pengaduan dari PT Petropack Agro Industries, atas aduan itu, pabrik dari kliennya didatangi dengan alasan melakukan verifikasi dan menghimpun data.

“Kemudian dilakukan tindak lanjut mediasi dan rapat koordinasi antara kedua perusahaan itu, dengan inti poin dalam berita acara menghentikan sementara produksi dan membersihkan pabrik, serta pembasmian kutu maupun fumigasi,”kata Sandy Christanto.

Hanya saja, lanjut Sandy, kliennya tidak bersedia untuk menandatangani berita acara tersebut, karena poin-poin usulan dari kliennya tidak dicantumkan, melainkan hanya usulan atau pendapat dari satu pihak PT Petropack Agro Industries saja,

“Dalam berita acara tersebut sudah mencantumkan poin ke 4  yang berbunyi segera melakukan relokasi kegiatan. Padahal klien kami secara tegas menolak poin tersebut, karena tidak memiliki dasar hukum dan untuk melakukan relokasi sebuah pabrik,”tandasnya.

Dalam pokok perkaranya, Sandy memohon majelis hakim agar mengabulkan gugatannya untuk seluruhnya, menyatakan SK Wali Kota Semarang tersebut tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan tergugat untuk mencabut SK yang sudah dikeluarkan. “Kami juga meminta hakim menghukum Wali Kota Semarang untuk membayar biaya perkara ini,”tandasnya.

Sebelumnya, Legal dan General Affairs Manager PT Petropack Agro Industries, Michels Roland, mengaku perusahaannya terhambat akibat bau yang ditimbulkan PT Havindo. Karena penanam modal mempertimbangkan permasalahan dampak lingkungan yang melanda perusahaan yang mulai beroperasi di kawasan tersebut sejak 2009 tersebut. (jks/aro)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here