31 C
Semarang
Selasa, 11 Mei 2021

Ironi Kretek, Kekayaan Nusantara yang Terancam

Saat ini, petani tembakau resah atas kebijakan pemerintah yang cenderung tidak berpihak kepada mereka. Apalagi setelah muncul Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dari organisasi kesehatan dunia WHO (World Health Organization) yang berusaha dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

KONVENSI dari WHO itu menjadi ancaman petani tembakau negeri ini, termasuk petani tembakau di Jateng. Sebab, isi FCTC tersebut dinilai kental dengan misi asing yang akan menghancurkan masa depan petani tembakau, kretek, dan produk turunannya di Indonesia.

“Isi FCTC itu salah satunya adalah upaya petani tembakau akan dialihkan untuk menanam tanaman lain. Termasuk pengendalian tentang regulasi rokok. Meskipun FCTC ini belum diratifikasi dan ditandatangani, namun fakta yang terjadi di lapangan, muatan FCTC tersebut telah diberlakukan. Ini yang membuat petani tembakau Indonesia resah,” kata Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Suseno kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Selain FCTC, lanjut Suseno, pemberlakuan regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR), pelarangan iklan rokok, peringatan ‘rokok membunuhmu’ dan lain-lain, juga merupakan kebijakan yang tidak pro petani tembakau. Ironisnya lagi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, bahkan sempat mengeluarkan wacana petani tembakau akan diarahkan untuk menanam tanaman lain.

“Nantinya ada rencana petani diberikan bantuan kambing agar beternak dan diarahkan untuk menanam tanaman selain tembakau. Saya nggak tahu apakah wacana itu benar atau tidak?” ujarnya setengah bertanya.

Kalau petani sudah tidak menanam tembakau, lanjut Suseno, maka nantinya kebutuhan tembakau nasional akan diimpor dari luar negeri. Padahal saat ini kebutuhan tembakau nasional berkisar 300 ribu ton per tahun.

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here