Beranda Advertorial Gema Legislasi Mayoritas Fraksi Setujui Tiga Raperda Inisiatif

Mayoritas Fraksi Setujui Tiga Raperda Inisiatif

Others

Mayoritas fraksi DPRD Kabupaten Wonosobo sepakat tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif untuk disampaikan kepada bupati dan selanjutnya  dibahas bersama eksekutif.

HAL itu disampaikan oleh seluruh fraksi dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Sumardiyo, dengan agenda penyampaian pandangan fraksi dan anggota DPRD terhadap Raperda Inisiatif DPRD, Rabu (22/11) kemarin, di ruang utama DPRD.

Seluruh fraksi sepakat agar tiga Raperda Inisiatif DPRD bisa dibahas dengan pemerintah daerah, meski beberapa fraksi memberikan beberapa catatan dan harapan. Tiga Raperda yang dimaksud adalag Raperda tentang Perlindungan Cagar Budaya, Raperda tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Perwakilan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Wonosobo, Lukman Latif menyampaikan, tiga Raperda  sangat penting untuk dilanjutkan dan dibahas dengan pemerintah daerah. Sebab, tiga Raperda sangat strategis bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Wonosobo.

“Kami berharap, tiga Raperda ini bisa menjadi solusi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, seperti cagar budaya yang merupakan benda kekayaan suatu daerah yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata Lukman Latif.

Sedangkan Raperda Penanggulangan Kemiskinan, kata Lukman, fraksinya berharap agar  aturan itu bisa mengurai berbagai masalah kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat Wonosobo. Sementara terkait Raperda  Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, diharapkan bisa lebih meningkatkan taraf kesejahteraan petani.

Hal senada disampaikan oleh Ridho, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Fraksi PKB mengusulkan perlunya pembahasan pasal-pasal yang mengatur tentang pelaksanaan penelitian dan pengkajian asal usul benda-benda cagar budaya, hubungan cagar budaya satu dengan cagar budaya lainnya. Juga  dimensi kultur masyarakat yang menyertai keberadaan benda-benda cagar budaya yang selanjutnya dikumpulkan sebagai data-data dan dokumen untuk mengetahui sejarah masyarakat Wonosobo.   “Untuk Raperda tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Fraksi PKB melihat bahwa masalah kemiskinan, merupakan permasalah pokok yang menghambat pembangunan daerah.”

Ridho menyampaikan, permasalahan utama dalam penanggulangan kemiskinan, umumnya lantaran  belum sinerginya koordinasi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan lain. Tepatnya, koordinasi dalam mengimplementasikan kebijakan program dan kegiatan yang diorientasikan pada penanggulangan kemiskinan. “Padahal, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan merupakan hal penting.”

Satu sisi, pada 2018, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan dapat menekan angka kemiskinan menjadi 9 persen. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan persentase kemiskinan Provinsi Jateng pada angka 14,44 persen dan nasional 11,47 persen.

Sementara angka kemiskinan Kabupaten Wonosobo, masih berada pada zona merah, dengan angka 21,45 persen. “Upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan pendekatan sektoral semata.”

Melainkan, sambung Ridho, harus dilakukan secara terencana, terukur, dan terintegrasi. Juga  mengacu pada akar permasalahan yang menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan, antara lain, koordinasi dan sinergitas antarpemangku kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada masing-masing OPD yang difokuskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan. “Diperlukan pengelompokan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dijalankan.”

Sementara terkait Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Fraksi PKB melihat bahwa pertanian menjadi sektor dominant, sekaligus andalan  Wonosobo yang kontribusi terhadap PDRB-nya mencapai 40 persen dibandingkan sektor-sektor lain. Sehingga pertanian merupakan salah satu urat nadi perekonomian daerah. “Keberhasilan pada sektor pertanian sangat ditentukan oleh para petani yang menjadi subjek langsung pertanian.”

Kendati demikian, petani yang telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan, saat ini masih banyak yang belum mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan. “Selaras dengan Nawacita Presiden Republik Indonesia, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui reformasi agraria 9 juta hektare untuk rakyat tani dan buruh tani, maka dibutuhkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui perlindungan terhadap petani,” kata Ridho.

Maka, untuk mewujudkan program pemerintah pada  masalah pertanian, perlu terlebih dahulu diuraikan beberapa permasalahan mendasar pada sektor pertanian. Sekaligus, langkah-langkah yang semestinya dilakukan.  Beberapa masalah dan solusi yang ditawarkan Fraksi PKB sebagai bahan pembahasan Raperda, antara lain, adalah menyempitnya lahan akibat konversi lahan pertanian yang semakin tidak terkendali seperti pembangunan dan penambangan.  “Karena itu, diperlukan regulasi konversi lahan dengan ditetapkannya kawasan lahan abadi yang eksistensinya dilindungi oleh Undang-undang maupun peraturan daerah,” pungkasnya. (ali/isk)

Stay Connected

12,288FansSuka
35PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Latest News

Semut Raksasa

Related News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here