32 C
Semarang
Jumat, 25 Juni 2021

Peredaran Bank Titil Harus Ditekan

BANDUNGAN – Pemkab Semarang meminta BPR dan BKK di Kabupaten Semarang melakukan terobosan untuk menekan peredaran rentenir (bank titil). Wakil Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan saat ini peredaran bank titil masih banyak ditemui masyarakat.

“Tetapi yang jadi nasabah BPR dan BKK tidak ada setengahnya jumlah UMKM. Ini ada apa? Ternyata masyarakat kita masih akrab dengan bank titil,” kata Ngesti, Rabu (22/11). Terobosan tersebut, lanjutnya, diharapkan dapat menghimpun nasabah untuk BPR BKK di Kabupaten Semarang.

Dikatakannya, saat ini di Kabupaten Semarang terdapat 9 BPR dan 17 BKK, sementara jumlah UMKM tercatat ada lebih dari 6.000 titik. Setelah ditelusuri, diduga selama ini peluang yang diberikan BPR dan BKK sangat sulit dijangkau oleh nasabah.

Selain itu juga aturan yang diterapkan oleh BPR BKK di Kabupaten Semarang masih dinilai kaku sehingga masyarakat lebih memilih bank thitil. “Kalau bank titil mereka datang ke nasabah, ke pasar, dan ke UMKM. Tidak pakai syarat macam-macam, dikasih (uang) begitu. Tetapi di sisi lain, minta ampun bunganya,” katanya.

Sehingga, Ngesti meminta BPR BKK di Kabupaten Semarang dapat membuka peluang sebesar-besarnya untuk UMKM dan masyarakat yang ingin berusaha. Hal itu tentunya bertujuan untuk memutus mata rantai dari bank titil.

Terkait UMKM, Pemkab Semarang beberapa waktu lalu sudah menerbitkan kebijakan terkait perizinan. Dimana UMKM sudah bisa melakukan pengajuan izin ke masing-masing Kecamatan saja.

“Tetapi kalau tidak ada sinergi antara perbankan dengan UMKM ya tren nasabah di BPR dan BKK jelas menurun. Makanya dibutuhkan trobosan agar masyarakat bisa menikmati usahanya dan tidak terlilit hutang serta bunga bank titil,” katanya.

Kondisi tersebut juga menjadi dasar dari BPR BKK Ungaran untuk mengeluarkan program kredit mikro kepada para pedagang pasar tradisional. Dirut BPR BKK Ungaran Drajat Aditya menjelaskan pemberian kredit mikro kepada pedagang pasar tradisional merupakan bentuk usaha pemerintah dalam memerangi rentenir.

“Sesuai arahan dari Pak Gubernur dan Pak Bupati kita mendapat tugas untuk membantu usaha kecil terutama di pasar-pasar. Seperti kita ketahui bahwa bank titil itu masih merajalela,” kata Drajat.

Kehadiran bank titil di pasar-pasar tradisional sebenarnya sangat memberatkan para pedagang. Pemberian pinjaman dengan bunga sangat tinggi membuat tidak sedikit dari pedagang pasar tergiur hal tersebut.“Ini terbukti ketika petugas kita dilapangan selalu berbenturan dengan mereka,” ujarnya.

Dari data tim survey BPR BKK Ungaran, diketahui jika para pedagang lebih memilih meminjam direntenir dikarenakan paradikma proses pengajuan pinjaman di bank yang rumit. BPR BKK Ungaran melalui program kredit mikro tersebut sasaran utama yaitu para pedagang pasar tradisional. Mereka bisa mengajukan pinjaman modal tanpa menggunakan agunan apapun.

Adapun syarat utama yang harus disediakan dari calon nasabah yaitu memiliki Kartu Identitas Pedagang pasar dimana mereka berjulan. Selain itu menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Kita sudah mencoba jemput bola. Kita menawarkan kepada pedagang pasar yaitu kridit mikro dengan suku bunga yang sama dengan KUR (Kredit Usaha Rakyat) bank pada umumnya yaitu 9 persen perbulannya,” katanya. (ewb/bas)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here