15.6 C
Munich
Sabtu, 31 Oktober 2020

Usulkan Pembuatan Tempat Permanen Zona Khusus Wisata Kuliner

Ketika DPRD Demak Serap Aspirasi Penataan PKL

Menarik

Ivanka Lincoln

PENYAKIT ini disebut ''Trauma 2016''. Penyakit itulah yang sekarang melanda pendukung Partai Demokrat Amerika Serikat. Waktu itu jelas, semua survei mengunggulkan Hillary Clinton. Dan itu...

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan perubahan pola latihan untuk menyongsong...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang hanya didatangi dua orang pemain...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak Senin lalu kantor-kantor penting pemerintah...

DPRD Demak melakukan serap aspirasi masyarakat melalui audiensi, kemarin. Serap aspirasi yang berlangsung di gedung DPRD ini bertujuan menjembatani antara pedagang kaki lima (PKL) dengan Pemkab Demak. Para PKL tersebut mengadukan persoalan relokasi yang dinilai masih belum tuntas dan menyisakan masalah. Seperti apa?

WAHIB PRIBADI, Demak

Para PKL dalam audiensi tersebut diterima langsung Ketua DPRD Demak H Nurul Muttaqin dan Wakil Ketua DPRD H Fahrudin Bisri Slamet. Tampak pula jajaran anggota Komisi B DPRD Demak. Antara lain, Sonhaji, Rozikan, Farodli, Suhadi, Abu Said, Budi Ahmadi dan anggota
lainnya. Adapun dari pihak PKL, terdiri dari PKL kawasan Pecinan, PKL Kadilangu, PKL jalan lambat Katonsari, PKL Glagah Wangi dan PKL Jalan Kiai Singkil. Mereka didampingi dari tim advokasi GP Ansor, LBH Demak Raya, Ikadin dan HMI Cabang Demak.

Ketua DPRD Demak, Nurul Muttaqin menyampaikan, DPRD berkepentingan untuk memfasilitasi aduan para PKL ini agar masalah yang dihadapi segera dapat diselesaikan dengan baik. “Kita undang perwakilan PKL dan dinas terkait dari Pemkab Demak. Kita bicarakan bersama supaya masalah relokasi PKL ini dapat dituntaskan,” ujar Nurul yang juga Ketua PC GP Ansor Demak ini.

Wakil Ketua DPRD Fahrudin Bisri Slamet mendukung upaya Pemkab Demak untuk berjuang meraih prestasi Adipura pada 2018. Meski demikian, target perolehan Adipura, kalau bisa tanpa harus menimbulkan masalah bagi PKL. Karena itu, relokasi PKL harus mendasarkan pada regulasi atau aturan yang pasti. “Tanpa adanya regulasi, maka relokasi tidak bisa dilakukan. Jadi, payung hukum harus jelas dulu,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Demak ini.

Selain regulasi, relokasi mestinya baru dijalankan ketika lokasi atau tempat untuk PKL telah dibuat sehingga betul-betul memadai untuk berjualan. Untuk penempatan PKL juga perlu ada kajian mendalam sehingga lokasi dapat dimanfaatkan dengan baik.

Sekretaris Komisi B Sonhaji menyampaikan, perlu ada kebijakan pembuatan zona khusus untuk kuliner. Dengan zona ini, PKL dapat berjualan di tempat yang telah disiapkan tersebut. “Kalau sudah ada zona kuliner, maka Satpol PP dapat melakukan pengawasan dengan tegas. Sebetulnya, kalau PKL ditempatkan dalam zona khusus ini, maka pembeli akan tetap datang di mana pun tempatnya,” ujar dia.

Sonhaji berharap, Pemkab Demak punya konsep yang jelas untuk menata PKL tersebut dalam jangka panjang. Jika ada relokasi dengan penataan yang jelas, maka tidak akan semrawut lagi. Bahkan, bisa menjadi masukan pendapatan asli daerah (PAD). “Prinsipnya segera direlokasi dengan konsep penataan yang baik untuk wisata kuliner,” kata dia.

Senada disampaikan Wakil Ketua Komisi B Rozikan. Masalah PKL ini memang harus segera diselesaikan dan dicarikan solusi yang tepat. “Soal regulasi Perda Nomor 5 Tahun 2004 karena ini sebagai inisiatif dewan, maka bisa segera dimasukkan dalam prolegda untuk dibahas,” jelasnya.

Anggota DPRD lainnya Budi Ahmadi menambahkan, pemindahan PKL jangan sampai menimbulkan masalah baru. Relokasi PKL dari lokasi tanah pengairan (PSDA) ke tempat baru yang juga milik pengairan dinilai kurang tepat sehingga perlu studi kelayakan. “PKL juga harus konsisten untuk menjaga lingkungan agar tidak tampak kotor,” katanya.

Munir Al Misbah dari LBH Demak Raya mengatakan, para PKL sedang gelisah karena sudah tidak berjualan dalam beberapa hari terakhir. “PKL direlokasi tapi tempat relokasinya belum memadai sehingga menimbulkan masalah baru,” kata dia.

Menurutnya, ada 119 PKL di Jalan Kiai Singkil yang direlokasi. Namun, tempat baru yang disediakan, tepatnya di depan dan sepanjang SMPN 5, belum layak untuk berjualan. “Kalau Pemkab menginginkan Adipura, sebetulnya bisa kita bicarakan atau rembukan bersama enaknya bagaimana. PKL bisa diajak bicara,” katanya.

Korlap Forum PKL Ahmad Zaini mengungkapkan, PKL menolak direlokasi, tapi siap untuk ditata. Pihaknya juga meminta adanya Perda PKL. Sebab, Perda Nomor 5 Tahun 2004 dinilai sudah tidak sesuai kondisi sekarang dan tidak mengayomi PKL. “Kita juga minta dilibatkan pemerintah saat mengambil kebijakan terkait PKL dan minta dibuatkan SK Bupati tentang zona PKL. Selain itu, minta kelonggaran bagi PKL di kawasan Pecinan untuk berjualan antara 07.30 sampai 08.30,” kata dia.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Pemkab Demak Siti Zuarin menegaskan, pihaknya hanya bersifat melakukan pembinaan terhadap PKL. Terkait dengan fasilitas PKL saat direlokasi, itu menjadi kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat.

Dalam beberapa kali pertemuan telah disampaikan, zona PKL sementara yang disiapkan adalah antara jembatan depan Polres lama sampai Jalan Pemuda, Kota Demak. Itu merupakan bantaran sungai Tuntang Lama milik Dinas Pengairan (PSDA) Provinsi Jateng. Pihak PSDA telah memperbolehkan untuk relokasi PKL. Sedangkan, untuk PKL Katonsari sementara dimasukkan ke area Stadion Pancasila yang juga disiapkan oleh DPU.

“Bapak Bupati sebelumnya sudah menyampaikan, bahwa yang ditempati PKL di Kantonsari itu tanah pengairan sehingga sementara ditertibkan dulu dan sebagian dimasukkan ke Stadion Pancasila,” katanya.

Fikri dari Satpol PP menegaskan, pihaknya mengejar-ngejar PKL karena demi ketertiban umum. Untuk PKL di kawasan Pecinan memang harus menaati ketentuan yang ada. Artinya, tidak boleh berjualan melebihi jam yang ditentukan. “Jika lama berjualannya ditambah bisa mengganggu ketertiban umum termasuk memacetkan jalan dan mengganggu toko-toko di Pecinan,” ujarnya. Menurutnya, trotoar yang selama ini untuk jualan juga membuat para pejalan kaki tidak nyaman. (*)

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Terbaru

Ivanka Lincoln

PENYAKIT ini disebut ''Trauma 2016''. Penyakit itulah yang sekarang melanda pendukung Partai Demokrat Amerika Serikat. Waktu itu jelas, semua survei mengunggulkan Hillary Clinton. Dan itu...

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan perubahan pola latihan untuk menyongsong...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang hanya didatangi dua orang pemain...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak Senin lalu kantor-kantor penting pemerintah...

Resesi

HARAPAN apa yang masih bisa diberikan kepada masyarakat? Ketika pemerintah secara resmi menyatakan Indonesia sudah berada dalam resesi ekonomi? Yang terbaik adalah menceritakan keadaan apa...