33 C
Semarang
Selasa, 11 Agustus 2020

Tetapkan UMK dengan Dialog

UMK 24 Daerah Lebihi PP 78

Another

Minus 5 Persen

Apa arti minus 5,3 persen –bagi kita? Artinya: kita harus kian siap bahwa hidup akan lebih sulit. Terutama bagi yang...

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam...

SEMARANG-Berdialog dengan buruh merupakan satu hal yang wajib dilakukan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tiap kali akan menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Seperti tahun-tahun sebelumnya, hal yang sama dilakukan sebelum penetapan UMK 2018.

Ganjar mengundang perwakilan serikat buruh untuk berdialog di rumah dinas gubernur di Puri Gedeh, Jumat sore (17/11) kemarin. Gubernur banyak mendengar penuturan masing-masing perwakilan yang datang dari Kota Semarang, Kendal, Demak, Jepara hingga Cilacap.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah, Nanang Setyono mengapresiasi ketegasan Ganjar ketika menetapkan UMK 2017 tanpa menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015. Kebijakan Ganjar dianggap sebagai sebuah terobosan yang berpihak pada buruh.

Untuk itu, Nanang meminta Ganjar sekali lagi membuat terobosan. Sebab jika penetapan UMK menggunakan PP 78 yang kenaikannya 8,7 persen, maka sama saja upah buruh tidak naik. “Kebutuhan hidup saat ini semakin bertambah dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan tarif PDAM, dan transportasi,” katanya.

Meski demikian, Nanang paham bahwa dalam menetapkan UMK, gubernur dibayang-bayangi surat edaran empat menteri. Yakni menteri dalam negeri, menteri tenaga kerja, menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi, serta menteri keuangan. Empat menteri meminta kepala daerah menetapkan UMK berdasar PP 78.

Maka jikalau gubernur tetap menggunakan PP 78, harus ada penegasan bahwa UMK itu hanya untuk buruh dengan masa kerja 0 sampai 1 tahun. Sedangkan untuk masa kerja di atas satu tahun, harus ada penegasan juga soal aturan struktur dan skala upah.

Menariknya, di sela-sela dialog dengan buruh, Ganjar sempat menghubungi Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri melalui pesan singkat. “Saya barusan SMS Pak Menaker, saya tanya bolehkah Jawa Tengah menetapkan upah tidak pakai PP 78,” kata Ganjar.

Selain dengan buruh, dialog juga dilakukan dengan perwakilan pengusaha dan dewan pengupahan pada Senin (20/11) kemarin. Ganjar meminta masukan dari kedua belah pihak agar aspirasi masing-masing bisa menjadi pertimbangan.

Ganjar mengatakan, Pemprov Jateng tidak menggunakan PP 78 pada penetapan UMK 2017. Saat itu, dirinya menolak karena sudah menetapkan UMK berdasarkan rumus tersendiri yang dibakukan dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Hasil perhitungannya menghasilkan nominal upah yang lebih tinggi dibanding PP 78.

Kini pada UMK 2018, Ganjar menetapkan hanya sebelas daerah yang kenaikannya persis naik 8,71 persen sesuai PP 78. Sisanya atau 24 daerah mengalami kenaikan lebih tinggi, antara 8,72 persen hingga 11,65 persen.

Bahkan Kabupaten Pati naik 11,65 persen. Dari Rp 1.420.000 pada 2017 menjadi Rp 1.585.000 pada 2018. Kenaikan cukup tinggi juga terjadi di Kabupaten Magelang yang naik sekitar 11 persen. UMK 2017 Rp 1.570.000 naik menjadi Rp 1.742.000.

Mengenai permintaaan buruh agar ada penegasan mengenai aturan terhadap buruh yang bekerja di atas 1 tahun, Ganjar sangat setuju. “Yang di atas setahun sebenarnya ada aturannya, problemnya perusahaan tidak melaksanakannya, maka mereka minta penegasan di Pergub. Itu akan saya masukan di Pergub, saya setuju itu,” katanya.

Hal itu terbukti pada surat keputusan (SK) Gubernur Jateng Nomor 560/94 tahun 2017 tentang UMK 35 kabupaten/kota tahun 2017. Pada poin ketiga, berbunyi, “UMK hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan tingkat paling rendah yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun.”

Kemudian khusus upah buruh di atas satu tahun ditegaskan pada poin keempat, “Bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengusaha wajib menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi serta diberitahukan pada seluruh pekerja/buruh di perusahaan.”

Ganjar menambahkan, penetapan UMK selalu menjadi polemik setiap akhir tahun. Makai ia membuat keputusan untuk membuat panitia penetapan UMK 2019 saat ini juga, agar ada waktu longgar untuk berdiskusi dengan stakeholder.

“Hari ini saya tetapkan UMK 2018. Besok pagi saya langsung buat panitia untuk UMK 2019. Selama setahun kita bisa diskusikan agar waktunya longgar dan bicaranya bisa komprehensif,” tegasnya. (hms/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Minus 5 Persen

Apa arti minus 5,3 persen –bagi kita? Artinya: kita harus kian siap bahwa hidup akan lebih sulit. Terutama bagi yang...

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi malam, Minggu (25/7) dari Studio...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam jumlah besar. Yakni relawan yang...

Risma Andani

Hari ketiga di Surabaya dokter Andani Eka Putra mengajak saya makan di restoran Padang. Rupanya ia sudah bosan dengan makanan hotel. ”Orang Padang ini susah....

Meninggal Olahraga

Tiga bersaudara ini wartawan semua. Yang dua meninggal karena olahraga. Tahun lalu si kakak meninggal saat ikut maraton di Surabaya. Jumat kemarin, giliran Hadi...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Motif Ahmad Bunuh Diri Masih Misteri

RADARSEMARANG.COM, MUNGKID—Warga Dusun Larangan, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Rabu (31/1) malam, geger. Penyebabnya, salah seorang warga setempat ditemukan bunuh diri. Yaitu, Ahmad...

Sertifikat Belum Dicetak

RADARSEMARANG.COM, MAGELANG – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) buka suara terkait lambatnya pengurusan sertifikat tanah makam yang dikeluhkan warga Kota Magelang. DLH mengaku terkendala pada...

22 Penderita Bibir Sumbing Dioperasi Gratis

RADARSEMARANG.COM, PURWOREJO - Sebanyak 22 penderita sumbing bibir dan langit-langi, Sabtu (11/8) lalu, dilakukan operasi gratis yang digelar Yayasan Permata Sari Semarang dan Rotary Semarang...

Mulai Retak, Ancam Permukiman

RADARSEMARANG.COM, BREBES - Tanggul Sungai Pemali di Desa Tengki, Kecamatan Brebes yang beberapa bulan ini diperbaiki, kondisinya mulai memprihatinkan. Tiang penahan arus sungai tersebut...

Bulan Dana PMI Capai Rp 702 Juta

DEMAK- Hasil bulan dana Palang Merah Indonesia (PMI) 2016 total mencapai Rp 781.098.765. Capaian tersebut telah dikurangi penyelenggaraan bulan dana PMI sebesar 10 persen...

Reog Dan Jaran Kepang Di Pasar Jaten

RADARSEMARANG.COM - Atraksi kesenian reog dan jaran kepang menghibur pengunjung Pasar Jaten, Kampung Jawi di Jalan Kalialang Lama RT 02 RW 01, Sukorejo, Gunungpati,...