Angka Kematian Bayi Turun

161

BATANG – Angka kematian bayi di Kabupaten Batang pada tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Tercatat, sampai dengan bulan September, ada 73 jiwa bayi yang meninggal dunia.

“Untuk tahun kemarin, angka kematian bayi mencapai 197 jiwa. Oleh karenanya, tahun kemarin Batang menempati urutan ke tiga  di Jawa Tengah dengan angka kematian bayi terbanyak setelah Kabupaten Grobogan dan Jepara. Namun tahun ini ada tren penurunan, karena sampai dengan bulan September tercatat baru ada 73 jiwa yang meninggal dunia,” ungkap Wakil BupatI Batang, Suyono, Senin (20/11).

Hal itu, kata Suyono, menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan Pemkab Batang untuk menekan angka kematian bayi dengan memberikan pelatihan kepada para bidan tertutama yang bertugas di Puskesmas cukup berhasil.

“Pemkab melalui RSUD dan Dinas Kesehatan telah memberikan sosialisasi dan pedoman-pedoman kepada bidan se Kabupaten Batang terhadap cara penanganan yang tepat kepada ibu melahirkan. Sehingga bidan semakin profesional dan ikut menekan angka kematian bayi,” ujar Suyono.

Sementara dikatakan Direktur RSUD Kalisari Batang, Junaedi Wibawa, bahwa  permasalahan tingginya angka kematian bayi di Batang dipicu  karena  berat badan bayi lahir  yang rendah. Dimana, idealnya setiap bayi lahir memiliki berat 2.500-4.000 gram.

“Banyak dari angka kematian bayi disebabkan oleh berat badan bayi yang rendah, yakni hanya 800-900 gram. Melihat kondisi tersebut, kami dan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang selama dua tahun terakhir ini intensif memberikan pelatihan kepada para bidan yang bertugas di Puskesmas,” terangnya.

Disebutkan oleh Junaedi, di Batang, kematian bayi banyak terjadi di luar rumah sakit. Kalaupun terjadi di rumah sakit, pihaknya menerima rujukan dengan kondisi bayi yang sudah dalam penanganan tidak tepat. Alasan itulah, menurut Junaedi yang menyebabkan RSUD dan Dinkes Batang gencar memberikan pelatihan kepada para  bidan di Puskesmas.

Dengan begitu, Junaedi berharap para ibu  hamil mendapatkan peningkatan status kesehatan dengan memperbaiki gizinya. Kemudian beri edukasi secara intensif kepada ibu hamil agar tahu cara penanganan terhadap calon bayi dan janinnya.

“Peran pemkab  di sini juga sangat diperlukan, yaitu saat proses penanganan bayi. Jadi apabila pasien (bayi-red) tidak bisa tercover oleh BPJS, maka pemkab harus ikut turun tangan dengan cara mencover biaya penanganan bayi seutuhnya,” tandasnya. (fel/jpg/zal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here