33 C
Semarang
Selasa, 14 Juli 2020

Belajar Pendidikan Gratis Hingga Penganggaran 20 Persen untuk Kesehatan 

Hasil Kunjungan Kerja Komisi D DPRD Demak ke Papua Barat

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

DPRD Kabupaten Demak belum lama ini melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Papua Barat. Yakni, ke DPRD Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Selain studi banding kedaerahan juga belajar bagaimana pengelolaan pendidikan dan kesehatan diwilayah tersebut. Seperti apa?

WAHIB PRIBADI

SEPERTI Diketahui, pelaksanaan kunker Komisi D DPRD Kabupaten Demak mendasarkan kepada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak serta Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 14/BAMUS.DPRD/2017 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dan Surat Permohonan Kunjungan Komisi D perihal permohonan kunjungan kerja Komisi D DPRD Kabupaten Demak. Kunker ini bertujuan  menambah wawasan dan referensi terkait Pembahasan Raperda APBD 2018.

Kunker yang dilaksanakan Komisi D ini berlangsung antara 13 hingga 17 November 2017 bertempat di DPRD Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong,  Provinsi Papua Barat.  Adapun, pesertanya adalah Ketua Komisi D H Syafii Afandi, Wakil Ketua Tatiek Soelistijani, Sekretaris Ike Candra Agustin, dan sejumlah anggotanya. Yaitu. Khoeron, Nur Fadlan, Ulin Nuha, Marwan, Yudo Astiko, Latifah, Safuwan, dan Susi Alifah.

Di DPRD Kabupaten Raja Ampat, anggota Komisi D diterima Ketua  Komisi I, Rahmawati Tamima, dan beberapa anggota DPRD setempat lainnya, bertempat di ruang rapat DPRD Kabupaten Raja Ampat. Dalam kunker ini, anggota Komisi D DPRD Demak mendapatkan paparan soal Raja Ampat. Ramawati menuturkan, Kabupaten Raja Ampat dideklarasikan sebagai kabupaten baru. Ini berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Raja Ampat, pada  3 Mei 2002.

Kabupaten Raja Ampat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong dan termasuk salah satu dari 14 kabupaten baru di tanah Papua. Saat ini, kata dia, Kabupaten Raja Ampat merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 4 pulau besar. Yaitu Pulau Waigeo, Batanta, Salawati dan Misool, dan 1847 pulau-pulau kecil. Pusat pemerintahan berada di Waisai, Distrik Waigeo Selatan, sekitar 36 mil dari Kota Sorong.

Kepemerintahan di kabupaten ini baru berlangsung efektif pada tanggal 9 Mei 2003. Adapun, luas wilayah Kepulauan Raja Ampat adalah 46.108 km2, terbagi menjadi 24 distrik, 117 kampung, dan 4 kelurahan dengan jumlah penduduk 63.000 jiwa. Terdiri dari 1800 pulau besar dan kecil. “APBD Kabupaten Raja Ampat tahun 2017 adalah Rp 1,335 triliun dengan PAD sebesar Rp 50 miliar dari sektor unggulan pariwisata dan perikanan selain tambang nikel.. Dari seluruh total anggaran untuk pariwisata dianggarkan Rp 32 miliar dan untuk pendidikan adalah 20 persen,” katanya.

Jumlah wisatawan sebanyak 1.800 wisatawan pertahun. Namun demikian, Pemkab Raja Ampat berencana akan membatasi jumlah wisatawan yang masuk untuk menjaga kelestarian alam. Program pelestarian lingkungan didukung dengan adanya Perda yang mengatur tentang perlindungan terumbu karang dan pelarangan pemancingan ikan hiu. Selain itu ada pembagian zona-zona untuk para nelayan dalam mencari ikan. “Kebijakan ini sudah berjalan 5 tahun,” katanya.

Saat kunker ke DPRD Kota Sorong, anggota Komisi D DPRD Demak diterima sejumlah anggota dewan setempat dari Komisi B dan C. Bertempat di ruang rapat Pimpinan DPRD dan ruang rapat paripurna. Kota Sorong pada mulanya merupakan salah satu Kecamatan yang di jadikan pusat pemerintahan Kabupaten Sorong. Namun, dalam perkembangannya telah mengalami perubahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1996  tanggal 3 Juni 1996 menjadi Kota Administratif  Sorong.

Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 1999 Kota Administratif Sorong  ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom sebagai Kota Sorong. Selanjutnya secara resmi Kota Sorong terpisah dari Kabupaten Sorong pada tanggal 28  Februari  2000. Pada   2017 jumlah penduduk kota Sorong tercatat  300 ribu jiwa. Ketua Komisi D DPRD Demak, Syafii Afandi mengatakan, APBD Kota Sorong bersumber dari DAK dan otonomi khusus.

Dari seluruh total anggaran untuk sektor pendidikan adalah 30 persen. Jumlah siswa ada 50 ribu jiwa tersebar dalam 81 SD dan MI, 150 PAUD, 71 TK dan 36 SMP dan MTs. “Masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Kota Sorong adalah kurangnya tenaga guru, meskipun sudah ada kurang lebih 100 guru honorer,” katanya.

Pemerintah Kota Sorong, kata dia, memiliki program bagi putra asli Papua untuk disekolahkan di luar daerah agar memperoleh pengetahuan yang lebih berkualitas bagi pembangunan Papua. Adapun, dana sektor kesahatan adalah 15 persen dari dana APBD sesuai dengan amanat UU. Tediri dari 10 puskesmas (3 diantaranya sudah terakreditasi), 21 puskesmas pembantu, 1 RS Pemerintah, 1 RS Al, 1 RS AD, 4 RS swasta. 80-90 persen jiwa penduduk sudah masuk dalam asuransi JKN, yaitu BPJS.

Sorong merupakan kota yang heterogen. Untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan, maka dibentuk forum lintas agama dan lintas suku. Masing-masing suku dan daerah dari seluruh Indonesia memiliki perkumpulannya tersendiri dan hidup berdampingan dengan rukun dengan suku asli Papua, yaitu suku Moi. “Untuk sektor tenaga kerja, Kota Sorong belum memiliki Perda yang mengatur tentang itu. UMK untuk Kota Sorong adalah sebesar Rp 2,8 juta untuk sektor migas dan Rp 2,3 juta untuk sektor non migas,” ujarnya.

Di DPRD Kabupaten Sorong, rombongan Komisi D DPRD Demak diterima oleh Ketua DPRD Lexi Duremalam dan Wakil Ketua DPRD I Dep Lau, ketua Komisi 2 dan beberapa anggota lainnya dari Fraksi Golkar, bertempat di ruang rapat DPRD Kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong telah melahirkan 5 daerah Otonom baru. Yakni, Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maibrat dan Kabupaten Tambrauw.

Dalam rangka usaha penyesuaian pembagian wilayah seperti yang terdapat pada daerah lain di Indonesia, Kabupaten Sorong terus berbenah diri dan saai ini memiliki 33 distrik,26 kelurahan dan 250 kampung.APBD Kabupaten Sorong Rp 1,4 triliun. Dari seluruh total anggaran untuk kesehatan adalah 20 persen. Untuk sektor pendidikan, Kabupaten Sorong menyediakan sekolah gratis untuk SD, SMP, SMA yang didanai dari dana otonomi khusus minimal 20 persen yang meliputi SPP, pakaian dan alat sekolah (sepatu) gratis.

Untuk 2018 akan dibentuk Perda yang mengatur program wajib belajar 9 tahun. Sedangkan untuk anak-anak yang putus sekolah disediakan paket-paket ketrampilan khusus. “Untuk guru honorer dialokasikan dalam APBD, namun ada pula honorer yang danai dari dana sekolah dan besarnya gaji sesuai dengan UMR yang berlaku,” ujar Syafii.

Sedangkan, untuk Rumah Sakit BLUD  dana untuk insentif masih tetap dianggarkan dalam APBD sedangkan untuk operasional di danai dari anggaran yang dikelola oleh RS yang barasal dari DAK. “Penanganan terhadap anak-anak terlantar juga mendapat perhatian khusus dengan disediakan panti-panti asuhan yang dikoordinir oleh dinas Sosial,” katanya.

Menurut Syafii, dengan kunker ke beberapa daerah di Papua Barat ini, diharapkan DPRD Demak dan Pemkab Demak dapat menambah referensi terkait Pembahasan Raperda APBD 2018. (*/bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Membumikan Karakter Melalui Pembiasaan Praktik di Bengkel Permesinan

RADARSEMARANG.COM - PENDIDIKAN karakter sungguh sangat penting. Karena  kepandaian bukanlah segala-galanya.  Siswa pandai yang tidak berkarakter, akan melahirkan generasi korup, generasi tidak jujur, generasi ...

Berharap Fasilitas Ruang Pajang

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – Sebanyak 300 pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Semarang yang tergabung dalam koperasi UMKM Center berharap Pemkab Semarang memfasilitasi...

Gerindra Isyaratkan Usung Sudirman

SEMARANG – Mantan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Sudirman Said dikabarkan bakal didapuk Partai Gerindra sebagai bakal calon Gubernur Jateng. Rencananya, pengumuman itu...

Industri Elektronik Diprediksi Tumbuh 5 Persen

SEMARANG – Di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih, industri elektronik tetap optimistis. Pada semester II tahun perdagangan elektronik di Indonesia diprediksi tumbuh 5...

Pedagang Tolak Permintaan Dewan

SEMARANG - Polemik pedagang grosir ikan basah Pasar Rejomulyo atau Pasar Kobong kembali memanas setelah ditinjau oleh Komisi B DPRD Kota Semarang, Selasa (14/3) malam....

TNI Siap Amankan 64.171 TPS

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG - TNI siap mengamankan seluruh tahapan dalam Pilkada serentak tahun ini. Termasuk mengamankan sebanyak 64.171 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di...