31 C
Semarang
Rabu, 12 Mei 2021

Buruh Rp 2,1 Juta, Pengusaha Rp 1,7 Juta

KAJEN – Sejumlah buruh di Kabupaten Pekalongan merasa harap-harap cemas saat menjelang penetapan UMK 2018 oleh Gubernur, kemarin. Mereka berharap, penetapan UMK berpihak pada masyarakat kecil dengan tidak hanya mengacu pada formula PP 78 Tahun 2015 saja, namun juga mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) di daerah setempat.

Sementara UMK 2018 kabupaten/kota se Jateng baru akan diputuskan oleh Gubernur Ganjar Pranowo pada Rabu (21/11), pukul 00.00 WIB. Sebelumnya para pekerja di Kabupaten Pekalongan yang tergabung dalam sejumlah serikat mengharapkan adanya pengkatrolan besaran UMK 2018, agar tidak terjadi ketimpangan dengan UMK di daerah tetangga, seperti Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Wakil Sekretaris DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Pekalongan, Tabiin mengaku, saat ini pihaknya tengah harap-harap cemas menunggu keputusan dari gubernur. Sebab, berkaitan dengan surat edaran Menaker tentang besaran kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di seluruh Indonesia yang dipatok menurut besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan persentase 8,7 persen, membuat UMK 2017 di Kabupaten Pekalongan semakin jauh tertinggal dari daerah tetangga, seperti Kota Pekalongan maupun Kabupaten Batang. “Kami berharap juga mengacu pada angka KHL di daerah setempat, tidak hanya dipukul rata dengan formula PP 78,” ungkap Tabiin, kemarin.

Dijelaskan, pihaknya sudah mengusulkan kepada dinas terkait untuk pengkatrolan nilai UMK. Menurutnya, jika mengaju pada PP 78, kenaikan upah di Kabupaten Pekalongan bila dihitung dari UMK tahun ini senilai Rp 1.583.000, maka UMK 2018 sebesar Rp 1.721.637. Ia mengklaim, besaran tersebut akan membuat ketertinggalan UMK Kabupaten Pekalongan dengan Kota Pekalongan sebesar Rp 42 ribu, dan lebih sedikit Rp 22 ribu dari Kabupaten Batang.

“Nilai itu tentunya masih sangat jauh dengan apa yang diharapkan untuk kesejahteraan buruh walaupun hanya dengan sekedar hidup layak. Kami sudah melakukan kajian dengan survei dan belanja dua bulan terakhir pada Pasar Induk di Kabupaten Pekalongan yang rata-rata nilai kebutuhan hidup layak adalah Rp 2.001.687,” terang dia.

Atas perhitungant ersebut, pihaknya mengusulkan sebesar Rp 2 176 033, berdasarkan nilai rata-rata KHL ditambah pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional tahun 2017 sebesar 8,7 persen dari UMK yang berjalan saat ini.

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Edy Herijanto, kemarin (20/11), mengatakan, penetapan UMK 2018 dilakukan gubernur tadi malam. “Yang menentukan berapa besarannya adalah gubernur, nanti jam 12 (tadi malam, Rabu 21/11), Pukul 00.00 WIB,” ungkap Edy.

Edy yang juga sebagai Kepala Dewan Pengupahan Kabupaten Pekalongan berharap, besaran yang ditetapkan gubernur dapat diterima oleh semua pihak, baik pengusaha maupun pekerja.

“Apa yang menjadi penetapan pemerintah, harap bisa dipatuhi. Saya sendiri berharap, nilai UMK Kabupaten Pekalongan tidak ada selisih yang terlalu dengan daerah tetangga, seperti Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang. Mengingat harga-harga kebutuhan pokok di tiga daerah ini relatif sama,” tandasnya. (yan/jpr/zal)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here