33 C
Semarang
Selasa, 7 Juli 2020

Para Kiai Desak Tunjangan Madrasah Diniyah Turun

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

KENDAL–Tunjangan untuk guru madrasah diniah (Madin) hingga saat ini belum juga diturunkan. Hal itu yang mendorongt puluhan kiai dari berbagai organisasi di bawah bendera Nahdhatul Ulama (NU), seperti Pengurus Cabang NU  (PCNU) Kendal, Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif  Kendal, dan Persatuan Guru NU (Pergunu) Kendal,mengadakan audiensi dengan DPRD Kendal, Rabu (15/11) kemarin. Mereka mendesak agar anggaran Madin segera diturunkan.

Ketua PCNU Kendal KH M Danial Royyan mengatakan jika desakan tersebut dilakukan lantaran anggaran untuk memberlakukan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2017 tersebut sama sekali belum terkover di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal tersebut dikarenakan, pembahasan KUAPPAS kemungkinan lebih dulu diterbitkannya Perpres ini. “Ada regulasinya, jadi anggota DPRD Kendal bisa mengabulkan desakan yang kami lakukan,” katanya kemarin.

Ia menerangkan, sebagai wakil rakyat, para anggota dewan ini bisa memperjuangkan desakan tersebut. Pasalnya, saat masa kampanye dulu, Bupati terpilih saat ini, sempat memberikan janji akan memberikan tunjangan kepada guru Madin setiap bulannya Rp 200 ribu bisa jadi Rp 300 ribu. “Akan tetapi, hal itu terkendala tidak adanya pemikiran, pengusulan supaya masuk ke APBD,” ucapnya.

Menurutnya, kendala lainnya adalah gagalnya Pemkab Kendal dan DPRD Kendal untuk mengesahkan peraturan daerah (Perda) tentang Madin. Padahal Presiden sudah menerbitkan Perpres nomor 87 tahun  2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. “Harusnya dari Perpres itu diaplikasikan oleh Pemerintah Daerah,” tegasnya.

Dalam Perpres tersebut, lanjut Danial mengatur tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Ia pun menuntut agar anggota dewan bisa secepatnya mengesahkan yang dianggarkan oleh Pemkab Kendal dan DPRD pada tahun 2018 mendatang. “Saya berpesan tahun depan harus beres, masalah Index/Perda diserahkan kepada dewan. Ini hanyalah masukan-masukan,” paparnya.

Sementara Ketua DPRD Kendal Prapto Utono mengatakan jika pihaknya menerima usulan dari para kiai dalam audiensi tersebut. Berdasar Pasal 15 tunjangan guru Madin boleh dibiayai oleh pemerintah daerah APBD, maupun APBN.  “Akan tetapi harus ada teknisnya, bagaimana cara pemberiannya, jumlahnya berapa, itu harus ada kesepakatan bentuknya seperti apa. Mungkin bisa dalam bentuk kegiatan, jadi kalau dimasukkan di APBD 2018  boleh, bahkan APBN pun juga bisa,” bebernya.

Dihubungi terpisah Bupati Kendal, Mirna Anissa mengaku jika dirinya tidak masalah terkait desakan dari para kyai yang meminta tunjangan Madin bisa segera direalisasikan. “Pada dasarnya saya tidak masalah, sepanjang tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku,” ujarnya. (den/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Pembangunan Sektor Energi Lampu Kuning

SOLO-Pembangunan sektor energi dalam status lampu kuning. Penyebabnya,  sulit keluar dari pola pikir myopic (lamur atau tidak jelas), jangka pendek, dan terlalu pragmatis. Mantan Menteri...

Sigit Didoakan Dapat Rekom

PURWOREJO–Untuk mengenalkan diri dan menyampaikan visi misinya, bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah, Sigit Widyonindito, berkunjung ke kantor DPC PDIP Kabupaten Purworejo, Selasa (3/10)...

Solid, Jateng Tetap Kandang Banteng

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – PDI Perjuangan tak gentar dengan statemen lawan politik yang ingin mematahkan mitos Jateng adalah kandang banteng. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto...

Bocah 7 Tahun Dicabuli Sepupu

RADARSEMARANG.COM, BATANG - Seorang bocah berusia 7 tahun diperkosa berulangkali oleh kakak sepupunya. Peristiwa tersebut terjadi saat pelaku tidur di rumah korban di Kabupaten...

Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah dan UKM

RADARSEMARANG.COM, DEMAK - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Drs H Fathan Subchi memberikan masukan kepada calon Gubernur Bank Indonesia (BI)...

Digusur, Bertahan di Puing-Puing

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG - Empat kepala keluarga (KK) nekat bertahan di tengah puing-puing yang sudah dirobohkan petugas Satpol PP Kota Semarang, Senin (14/5) lalu. Saat itu...