Tekan Calo Melalui Konsultan Perizinan Berbadan Hukum

  • Bagikan
LOLOS VERIFIKASI “ Penyerahan secara simbolis id card konsultan yang dinyatakan lolos verifikasi sebagai Konsultan Perizinan Berbadan Hukum di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, belum lama ini. (Istimewa)
LOLOS VERIFIKASI “ Penyerahan secara simbolis id card konsultan yang dinyatakan lolos verifikasi sebagai Konsultan Perizinan Berbadan Hukum di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, belum lama ini. (Istimewa)

SEMARANG–Masih mempercayakan pengurusan perizinan melalui calo karena enggan dengan proses yang dilalui? Hal itu tak lagi menjadi alasan mengingat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah membentuk Konsultan Perizinan Berbadan Hukum.

Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Prasetyo Aribowo menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya memberikan kemudahan bagi calon investor yang hendak menanamkan modalnya di provinsi ini. Salah satunya, penyederhanaan perizinan melalui PTSP yang murah, cepat, transparan, agar masyarakat bisa mengurus sendiri perizinan dan tidak lagi takut dengan proses yang sudah terlanjur dianggap berbelit-belit.

Namun, masih saja ada yang enggan mengurus sendiri perizinannya dengan berbagai alasan. Mereka memilih memanfaatkan jasa calo. Melihat kondisi tersebut, pihaknya tetap berupaya mewujudkan pelayanan perizinan yang bebas calo, seperti pada rencana aksi yang didukung program Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, melalui pembentukan Konsultan Perizinan Berbadan Hukum mulai 6 November 2017 lalu.

“Tujuannya, untuk penertiban Kuasa Pengurusan Izin (KPI), pengendalian dalam mekanisme perizinan, pengendalian KPI, meminimalisasi permasalahan dengan perizinan, serta tersedianya database KPI. Melalui Konsultan Perizinan Berbadan Hukum, diharapkan ada jaminan kepastian hukum dan jaminan keamanan perizinan,” ungkap Prasetyo.

Dia mengungkapkan bahwa keberadaan konsultan tersebut bukan berarti ada persekongkolan antara konsultan dengan dinas. Mereka tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku di DPMPTSP. Yakni, membawa surat kuasa dari yang menguasakan pengurusan perizinan, menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengurusan perizinan, tidak melakukan hal-hal yang melawan hukum dengan melakukan tekanan, ancaman kepada petugas pelayanan dalam pengurusan perizinan.

Konsultan juga tidak boleh melakukan suap, gratifikasi atau pemberian dalam bentuk apapun kepada petugas pelayananperizinan, mampu menjelaskan bidang/ sektor izin perusahaan yang dikuasakan dalam pengurusan perizinannya, bertanggung jawab terhadap keabsahan/ keaslian data-data perusahaan serta tidak memalsukan data-data perusahaan dimaksud dalam pengurusan perizinan. Jika ada konsultan yang terbukti melakukan pelanggaran yang melawan hukum, dapat dikeluarkan dari daftar KonsultanPerizinan Berbadan Hukum dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Kuasa pengurusan perizinan melalui konsultan berbadan hukum ini dapat melakukan pengurusan perizinan secara profesional dan paham betul tentang tata cara pengurusan izin. Selain itu jugamemberikan jaminan kepastian hukum bagi pemohon yang menguasakan,” tegas Prasetyo.

Ditambahkan, saat ini konsultan yang mengajukan permohonan sudah mencapai 26 konsultan. Setelah dilakukan verifikasi pihaknya menyatakan 24 konsultan lolos seleksi administrasi, danselanjutnya dapat melakukan pengurusan perizinan di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

“Ke depan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah akan memberlakukan online system, sehingga tidak ada lagi tatap muka antara pemohon dengan petugas pelayanan perizinan. Dengan begitu asas murah, cepat, transparan benar-benar dapat terwujud,” tandasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *