SEMARANG – Pada 2018 mendatang, Dinas Ketahanan Pangan Jateng berencana menyiapkan sebanyak 330 ton gabah kering siap giling untuk warga Jateng yang tengah mengalami kesulitan pangan. Seperti warga miskin karena akses pangan lemah atau korban bencana alam seperti banjir, kekeringan, hingga nelayan yang tidak bisa melaut karena kondisi cuaca buruk.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jateng, Suryo Banendro menjelaskan, sepanjang 2017 ini, pihaknya telah mendistribusikan 89,755 ton beras untuk warga yang membutuhkan di 13 kabupaten. Antra lain Brebes, Batang , Jepara, Demak, Cilacap, Purbalingga, Temanggung, dan Blora.

Dari daerah itu, Kabupaten Brebes mendapatkan bantuan beras paling banyak. Yakni 20 ton beras pada 16 Maret lalu. “Saat itu, banyak warga yang butuh akses pangan karena Brebes sedang diterjang banjir besar,” tuturnya, Senin (30/10).

Untuk 2018 mendatang, pihaknya berencana menyiapkan 330 ton gabah kering. Sengaja berbentuk gabah kering agar ketika ada warga yang membutuhkan, bisa langsung digiling. “Jadinya kan beras segar. Kami punya lumbung yang mampu menyimpan gabah kering sangat lama,” bebernya.

Mekanisme penyalurannya, kata Suryo, bisa lewat pengajuan langsung dari masyarakat. Tapi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengetahui warga yang sedang butuh pangan karena terkena bencana.

“Jika ada usulan, kami akan menerjunkan tim verifikasi. Tim itu akan mencari informasi mengenai kebenaran, apakah benar warga yang mengajukan memang sedang butuh akses pangan darurat,” jelasnya.

Nantinya, beras akan dikirimkan langsung ke lokasi atau rumah warga yang membutuhkan. Hal itu untuk memperkecil risiko salah sasaran bantuan. “Kan yang dapat sudah diverifikasi. By name by addreess. Jadi tidak mungkin salah sasaran,” terangnya. Mengenai jumlah bantuan, bisa berbeda-beda. Untuk satu KK, bisa dibantu 5 kilogram-10 kilogram beras. Sesuai dengan kondisi yang sudah diverifikasi.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Jateng, Chamim Irfani mengatakan, program insidental ini memang sangat dibutuhkan masyarakat ketika benar-benar membutuhkan dalam waktu cepat. Semisal bencana alam, ataupun kemiskinan.

Menurutnya, pemprov perlu menambah jumlah cadangan pangan yang lebih banyak. Sebab selain kebencanaan, masyarakat yang membutuhkannya utamanya yang masuk daftar warga miskin masih sangat banyak.

“Mestinya bisa ditambah, karena melihat kemiskinan masih sangat tinggi di Jateng. Sebab manfaatnya juga baik. Terlebih ketika terjadi inflasi kan menambah jumlah kemiskinan, maka program ini paling tidak bisa menyelesaikannya,” katanya.

Selain itu, Chamim juga berharap, Dinas Ketahanan Pangan bisa memiliki peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Karena instansi ini memiliki kewenangan yang lebih besar dibanding sebelumnya yang berupa Badan. (amh/ric)