SEMARANG-Penguatan dan pengawasan lembaga peradilan diangkat menjadi topik dalam agenda Forum Group Discussion (FGD) yang diadakan Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Jawa Tengah bersama mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (UNNES) di aula Dekanat FH UNNES, Kamis (26/10).

Dalam FGD, tiga materi penting dipaparkan secara kolaboratif, di antaranya tentang, peran perguruan tinggi dalam pemantauan peradilan disampaikan Syukron Salam (Kordinator KP2KKN Jateng yang juga dosen FH UNNES), kemudian tentang penguatan kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam pengawasan peradilan dibawakan Dr Junaidi (Pakar Hukum Universitas Semarang / USM). Untuk materi akhir tentang wajah hukum di Indonesia serta permasalahan, penegakan dan pengawasan dipandu oleh Bahrul Fawaid (Assisten PKY Jateng).

Dalam paparan diskusinya, ketiga narasumber tersebut sepakat KY dilibatkan dalam pengawasan peradilan.

Junaidi menyebutkan, penguatan KY sebagai lembaga pengawas eksternal hakim memerlukan beberpaa komponen, antara lain, sifat rekomendasi yang eksekutorial, kewenangan memanggil paksa para saksi dalam penyelidikan dugaan pelanggaran etik hakim, dan penyadapan.

“Rekomendasi eksekutorial atau mengikat lebih dibutuhkan untuk sanksi sedang dan ringan. Dengan usulan itu, diharapkan pengawasan menjadi lebih efektif dan menjadi salah satu solusi dinamika hubungan KY dan Mahkamah Agung (MA) yang fluktuatif,” kata Junaidi.

Sedangkan Bahrul Fawaid berharap agar wewenang KY sebagai lembaga pengawas hakim dapat dioptimalkan melalui revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY dan RUU Jabatan Hakim. Menurutnya, saat ini wewenang KY dalam melakukan pengawasan sangat terbatas. Sehingga hal itu berdampak pada sulitnya menindak pelanggaran etik hakim.

Ia juga berharap KY menjadi lembaga bergigi yang punya kewenangan, misalnya, merekomendasikan sanksi bagi hakim yang sifatnya mengikat dan eksekutorial. “Saat ini, KY hanya bisa mengeluarkan rekomendasi yang diteruskan kepada MA untuk diproses,”ujarnya.

Menurutnya, sifat rekomendasi tersebut juga menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Karena bagaimanapun KY sudah banyak menerima aduan dari masyarakat terkait persoalan kehakiman, hanya saja kewenangannya terbatas.

Ia mengatakan, optimalisasi kewenangan KY dalam fungsi pengawasan akan membantu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam pemberian sanksi etik kepada hakim.

“Padahal ini akan membantu para pencari keadilan. Memberikan kepastian hukum,” sebutnya.

Namun demikian, Bahrul tetap mengembalikan keputusan gagasan tersebut sepenuhnya kepada pemerintah dan DPR untuk dikaji kembali. Dia berharap pemerintah dan DPR bisa mempertimbangkan gagasan tersebut secara bijak.¬† “Tapi ini baru gagasan. Penyelesaian tetap di pemerintah dan DPR,” ungkapnya. (jks/aro)