Desak Audit Seluruh PD BKK

350
INOVASI : Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabdi, Ketua Komisi C Asfirla Harisanto dan Kabiro Perekonomian Jateng Budiyanto Eko Purwono dalam Dialog Bersama Parlemen “Meneguhkan Amanah BPR-BKK
INOVASI : Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabdi, Ketua Komisi C Asfirla Harisanto dan Kabiro Perekonomian Jateng Budiyanto Eko Purwono dalam Dialog Bersama Parlemen “Meneguhkan Amanah BPR-BKK" (MIFTAH/JAWA POS RADAR SEMARANG).

SEMARANG – DPRD meminta agar Pemprov melakukan audit di seluruh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Jateng. Hal itu sebagai antisipasi agar seluruh BKK sehat sebelum dimerger mulai 2018 mendatang. Selain itu, sekaligus sebagai upaya agar tidak ada lagi penyimpangan seperti yang terjadi di BKK di Pemalang dan BKK Pringsurat, Temanggung.

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi menyambut baik adanya upaya untuk merger atau menggabungkan seluruh BKK BPR di Jateng. Meski begitu, ia meminta agar Pemprov menyelesaikan persoalan yang ada di internal BKK. Sebab, dari 29 BPR BKK saat ini, hanya 14 diantaranya yang masih dalam kondisi sehat. “Artinya jika ini mau dimerger jadi satu harus diselesaikan masalah BPR BKK yang tidak sehat. Jangan sampai dibiarkan, karena nantinya justru akan menjadi beban,” katanya dalam Dialog Bersama Parlemen “Meneguhkan Amanah BPR-BKK” di Hotel Quest, belum lama ini.

Audit dan evaluasi harus dilakukan agar semua BPR BKK sehat sebelum dimerger. Mulai dari aset, administrasi sampai laporan keuangan agar semua bisa transparan. Jangan sampai kasus seperti di BPR BKK Pringsurat, Temanggung ataupun di BPR BKK Pemalang dibiarkan dan kembali terulang. Ada temuan jika PD BKK Pringsurat menempatan dana mencapai Rp 2 miliar lebih ke sebuah koperasi yang bermasalah yang pada akhirnya tidak dapat ditarik kembali sesuai batas waktu. “Sementara di Pemalang ada BPR BKK mengalami kerugian Rp 33 miliar. Ini kan jelas tidak sehat dan harus diusut tuntas kenapa bisa terjadi seperti itu,” tambahnya.

Dewan sebenarnya sangat mendukung upaya merger 29 BPR BKK di Jateng. Tetapi harus ada upaya peningkatan inovasi agar keberadaannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, harus ada jaminan agar jangan sampai ada kebocoran atau manipulasi agar semua bisa transparan. “Kalau yang sedang tidak sehat, harus ada upaya perbaikan dan pembinaan. Jangan digabung dulu sebelum semua sehat,” tambah  Ketua Komisi C DPRD Jateng, Asfirla Harisanto.

Kepala Biro Perekonomian Jateng, Budiyanto Eko Purwono mengaku keberadaan BPR BKK sangat dibutuhkan. Saat ini proses merger atau koordinasi sudah dilakukan dan hanya tinggal menunggu izin operasional dari OJK. “Kami terus melaukan evaluasi menyeluruh dan sekarang masih dalam tahap dilakukan audit sebelum nanti digabung seluruh BPR BKK di Jateng,” katanya. (fth/ric)