Usulkan Deposit bagi Penyewa Mobil

Antisipasi Denda e-Tilang

316

SEMARANG – Sistem Tilang Elektronik (e-tilang) yang dibantu closed service television (CCTV) memaksa Organisasi Pengusaha Rent Car Daerah (Asperda) ikut melakukan perubahan. Sebab, jika penyewa mobil melanggar lalu lintas, denda atas pelanggaran itu akan dibebankan kepada pemilik mobil.

Ketua Umum Asperda, Tamsir menjelaskan, pihaknya akan membuat aturan baru untuk anggotanya terkait sistem e-tilang lewat CCTV yang telah diimplementasikan. Misalnya membuat kesepakatan atau MoU dengan klien ketika menyerahkan mobil. Intinya, jika penyewa melanggar lalu lintas, denda akan dilimpahkan kepada penyewa.

“Entah nanti modelnya deposit atau seperti apa, yang penting harus ada perjanjian dulu lewat tanda tangan MoU sebelum ‘lepas kunci’,” ucapnya ketika Musda Dewan Pimpinan Daerah tingkat I (DPD I) Asperda Jateng di Hotel Neo Semarang, Jumat (6/10).

Tamsir juga mengimbau kepada seluruh anggota Asperda untuk tertib pembukuan. Mencatat identitas penyewa secara detil. Termasuk mencatat tanggal dan waktu penyewaan. “Tanggal sekian dipinjam siapa. Dari jam berapa hingga jam berapa. Jadi jika tiba-tiba ada surat tilang yang datang ke rumah, bisa ditelisik, tanggal pelanggarannya itu kapan. Nanti kan kelihatan, saat itu mobil dibawa siapa,” imbuhnya.

Meski begitu, saat ini aturan itu belum diberlakukan. Rencananya akan dibahas pada Munas di Jakarta mendatang. “Kami akan membuka masukan dari para anggota terkait hal ini,” cetusnya.

Pada kesempatan itu, Tamsir juga menyinggung mengenai permasalahan pelat hitam yang dimanfaatkan untuk angkutan. Dia pun kurang setuju dengan wacana Menteri Perhubungan yang akan mewajibkan angkutan sewa khusus menggunakan pelat kuning.

“Sebenarnya tidak perlu pelat kuning. Pelat hitam saja tidak apa-apa. Toh selama ini kami tetap mengurus legalitasnya sebagai angkutan sewa khusus. Termasuk bayar KIR dan syarat perizinan lain,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD I Asperda Jateng, Arif Supriyono meminta agar pemerintah mempermudah perizinan angkutan sewa khusus. Dijelaskan, saat ini semua perizinan harus diurus di kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta. Selain memakan akomodasi, juga memakan waktu karena seluruh daerah di Indonesia diurus disana. “Coba kalau bisa diurus di daerah masing-masing. Lewat PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Kan lebih enak. Kalau bisa juga jangan lama-lama. Masa ngurus izin bisa sampai enam bulan,” terangnya. (amh/ric)