33 C
Semarang
Selasa, 14 Juli 2020

Warga Desa Cepiring Geruduk Balai Desa 

Ada Dugaan Penilapan Uang PBB

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

KENDAL—Puluhan warga Desa Cepiring menggeruduk balai desa setempat, menuntut kejelasan pembayaran PBB. Pasalnya, mereka telah membayar melalui petugas desa, namun tidak dibayarkan. Sehingga warga dianggap menunggak pembayaran PBB sejak 2014.

Menurut Kurniawan Agus Romdoni, warga yang berunjuk merasa rasa kaget karena mendapat tagihan tunggakan PBB sejak tahun 2014. Padahal warga selalu rutin membayar melalui perangkat desa dan memiliki bukti pelunasan pembayarannya. “Kami selalu bayar rutin, tapi kenapa kami punya tunggakan, uangnya yang telah kami berikan lari kemana,” katanya, Kamis (5/10) kemarin.

Terhadap permasalahan ini, warga mengaku sudah melaporkan kepada Inspektorat terkait dugaan penyelewengan pembayaran PBB oleh perangkat desa. Ketua RW 4 Desa Cepiring, Agus mengatakan, sudah ada 20 warganya yang menyampaikan pengaduan. Bahkan ada beberapa warga yang menyampaikan keluhan terkait balik nama sertifikat tanah yang diititipkan perangkat desa, namun sudah tiga tahun belum ada kejelasannya.

“Warga yang kesal akhirnya sepakat berunjuk rasa meminta kejelasan PBB yang telah dibayarkan sebelumnya. Warga menuntut agar pihak desa melunasi semua PBB berikut denda dan sanksinya,” tandasnya.

Petugas Bakauda Kendal, Nadirin mengatakan ahwa sesuai data, Desa Cepiring terhitung sejak tahun 2014 hingga Oktober 2017 menunggak PBB total sebesar Rp 621.207.583. Rinciannya, tahun 2014 dari target Rp 286.543.748 realisasi  Rp 208.764.414 atau sebesar 72, 86 persen.

Tahun 2015 dari target Rp 287.311.441, tapi realisasinya hanya Rp 79.151.311 atau hanya 27, 55 persen. Tahun 2016 dari target Rp 288.234.842, tapi realisasinya Rp 190.507.736 atau hanya 66,09 persen. Sedangkan tahun 2017  dari target Rp 289.609.055, realisasi sampai per 1 Oktober sebesar Rp 52.068.402 atau 17, 98 persen.

“Data yang kami sampaikan ini data pembayaran PBB mulai tahun 2014 ke atas. Kami tidak menangani data sebelumnya, karena sebelum tahun 2014 masih ditangani oleh KPP Pratama Batang,” jelasnya.

Pejabat Inspektorat, Suyanto mengatakan bahwa pertemuan tersebut untuk melakukan klarifikasi terkait aduan warga Desa Cepiring terkait dugaan penyelewengan pembayaran PBB oleh perangkat desa. “Kami mengundang para warga untuk dilakukan cross check dengan pihak Bakauda dan Perangkat Desa Cepiring untuk mengetahui kejelasannya,” ujarnya.

Carik Cepiring, Nurseha menyangkal jika pihak perangkat desa melakukan penyelewengan atau tidak menyetorkan pembayaran PBB kepada Pemkab Kendal. Namun, Nurseha mengakui, kemungkinan ada aparat yang belum menyetorkan uang pembayaran PBB yang telah dibayarkan oleh warganya kepada Pemkab. Pihaknya siap dilakukan pengecekan dan jika pihak perangkat desa terbukti melakukan penyelewengan, siap bertanggung jawab. “Kami siap bertangung jawab dan mengembalikan,” katanya. (bud/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Mahasiswa Magang UIN Walisongo

RADARSEMARANG.COM - DELAPAN mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo akan magang selama sebulan di Jawa Pos Radar Semarang. Penyerahan mahasiswa dilakukan oleh dosen Amelia...

Hari Pelanggan, Telkom Kunjungi Pelanggan

PEKALONGAN-Dalam rangka Hari Pelanggan Nasional, PT Telkom Witel Pekalongan rutin melakukan kunjungan resmi ke beberapa pelanggan setianya. Hal tersebut dilakukan untuk membangun kepercayaan kepada...

Operasi Cipkon Besar-besaran 11 September, Kadiv Humas Polri: Hoax!

JawaPos.com - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menjadi sasaran penyebaran berita bohong. Mengatasnamakan dirinya, pesan berupa foto yang tersebar melalui...

Menkes Tegur Pasien Bandel

PEKALONGAN – Menteri Kesehatan, Nila Farid Moeloek sempat dibuat kesal dan menegur salah satu pasien penderita stroke dan diabetes yang kedapatan “ngemil” di RSUD Bendan....

Hari Ini, 16 Parpol Baru Setor Bakal Caleg

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG–Dipastikan hari ini, Selasa (17/7), 16 partai politik (Parpol) akan menyetorkan bakal calegnya ke KPU Jateng. Sebab, berdasarkan pantauan koran ini, hingga pukul...

Kembangkan Olahan Makanan Berbahan Singkong

SUMOWONO – Desa Lanjan kecamatan Sumowono akan mengembangkan produk rumahan olahan wargana. Saat ini, di Desa Lanjan terdapat sejumlah warga yang mengolah berbagai jenis...