Minim Dana, Penegakan Perda Mandul

  • Bagikan
ABADIKAN KEBERSAMAAN : Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Batang foto bersama dengan anggota Satpol PP Kota Medan dan pejabat setempat lainnya (LUTFI HANAFI /JAWA POS RADAR SEMARANG).
ABADIKAN KEBERSAMAAN : Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Batang foto bersama dengan anggota Satpol PP Kota Medan dan pejabat setempat lainnya (LUTFI HANAFI /JAWA POS RADAR SEMARANG).

MEDAN-Rombongan Komisi A DPRD Kabupaten Batang dalam lawatannya ke Provinsi Sumatra Utara, Kamis (5/10) kemarin, studi banding dengan Satpol PP Kota Medan. Menyadari mandulnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) lantaran minim dana di Batang.

“Wilayah Batang sangat luas, banyak prostitusi liar. Banyak lokasi yang harus dibereskan. Namun karena minim dana, jarang dilakukan operasi,” kata salah satu anggota Komisi A DPRD Batang, Fatkhurrohman.

Karena itulah, pihaknya sengaja belajar tentang penegakan Perda di Medan sebagai kota metropolis. Walaupun saat ini Batang, masih kota kecil dan permasalahan selama ini masih belum besar. “Di Batang saat masih kota kecil sehingga masih bisa ditangani Satpol PP dan Hansip. Barangkali ke depan, Batang akan menjadi kota besar dengan adanya jalur tol dan PLTU Batang, sehingga harus belajar dari sekarang,” ucapnya lagi.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Satpol PP Kota Medan, Rahmat Adi Syahputra, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Medan sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penegakan Perda di DPRD Medan. “Nantinya, di Medan akan banyak peraturan baru dalam penegakan Perda. Rencananya akan dibentuk Polisi Pariwisata, menyusul akan adanya event besar sebagai tuan rumah MTQ Nasional di Sumatra Utara (Sumut),” jelasnya.

Dalam Raperda tersebut, jelasnya, berupaya mengubah mindset Satpol PP agar lebih humanis sebagai pelayan publik. Selama ini, anggarannya Rp 5,5 miliar per tahun, namun masih sangat kurang. “Anggarannya memang besar, namun dengan kinerja anggota kami, sebesar itu sangat kurang maksimal. Karena mereka harus bekerja 24 jam,” jelasnya.

Selain itu, imbuhnya, semua penegakan Perda diserahkan kepada Satpol PP yang saat ini memiliki 159 anggota dengan PNS 92 orang dan outsourcing 67 orang. Pengangkatan anggota oursourching, cukup dengan SK Kepala Satpol PP, namun atas seizin wali kota. Rekrutmen juga disesuaikan dengan kebutuhan anggota, termasuk mana yang jadi pimpinan atau tugas lain. “Didukung penghasilan yang layak, saat ini anggota Satpol PP sudah bergaji minimal Rp 2,3 juta, ditambah honor tambahan dan didaftarkan BPJS Kesehatan,” tandasnya.

Dijelaskan lagi, dalam penegakan Perda juga didukung oleh pembentukan Satlinmas, yang menjadi ex officio kelurahan setempat. Salah satu contoh komitmen seperti reklame, jika pimpinan wilayah tidak tahu ada reklame liar, maka pemimpin setempat atau lurah akan dinonjobkan. “Wali kota kami tegas, sampai masalah reklame pimpinan wilayah teledor, bisa dinonjobkan,” ucapnya.

Selain itu, Kota Medan jarang ada Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT), lantaran Dinas Sosial rutin melakukan operasi gabungan dengan Satpol PP dan Polisi, terutama saat waktu malam. “PGOT yang kami tangkap, akan ditempatkan di salah satu panti penampungan di Karo. Rata-rata banyak yang kapok, sehingga tidak pernah keluar. Serta harus membuat pernyataan, jika kedapatan lagi akan dilimpahkan ke pengadilan,” jelasnya.

Walaupun diakui saat siang hari sebenarnya masih ada, namun sedikit. Selain itu, operasi siang hari jarang dilakukan. “Pernah ada pengemis yang akting kaki putus, kemudian disuruh ngesot hingga berkilo meter sehingga kapok,” ucapnya. (han/adv/ida)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *