31 C
Semarang
Selasa, 11 Mei 2021

Pejabat Pemkab Wajib Penuhi LHKPN

KAJEN-Seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Pekalongan diwajibkan melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya untuk memenuhi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) ke KPK. Kewajiban tersebut telah diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Batang, yakni Keputusan Bupati Pekalongan, nomor 788/226 tahun 2017 tentang Penetapan Penyelanggara Negara Wajib LHKPN dan Tim Pengelola LHKPN di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Hal itu disampaikan Sekda Pemkab Pekalongan, Mukaromah Syakoer, dalam sosialisasi LHKPN secara Elektronik (e- LHKPN) di lingkungan Pemkab Pekalongan di Aula Setda, Rabu (4/10) kemarin. “Telah ditetapkan, para pejabat di lingkungan Pemkab Pekalongan wajib menympaikan LHKPN. Di antaranya, bupati, wakil bupati, sekda, staf ahli bupati, asisten sekda, Sekretaris DPRD, inspektur, direktur RSUD, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, pelaksana BPBD, camat serta kepala unit layanan Pengadaan barang/jasa,” tegas Mukaromah.

Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Provinsi Jateng, Dhoni Widianto, menyampaikan bahwa sosialisasi e-LHKPN di lingkungan Pemkab Pekalongan dalam rangka penyamaan pemahaman peraturan KPK-RI nomor 7 tahun 2016. Yakni, penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu pada saat pengangkatan sebagai penyelenggara negara dan pada saat pertama kali menjabat. Pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara, setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun. Serta berakhirnya masa jabatan/pensiun sebagai penyelengara negara.

“Penyampaian LHKPN selama penyelenggara negara menjabat, dilakukan secara periodik satu tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak 2 Januari s/d 31 Desember. Disampaikan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya,” jelas Dhoni Widianto. (thd/ida)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here