Pengawasan Dana Desa Masih Minim

  • Bagikan
SOROT UU DESA : Para pembicara memberikan paparan dalam Seminar Regional “Dinamika dan Problematika Tata Kelola Desa” yang digelar Komite I DPD RI di Gradhika Bhakti Praja, kemarin (Istimewa).
SOROT UU DESA : Para pembicara memberikan paparan dalam Seminar Regional “Dinamika dan Problematika Tata Kelola Desa” yang digelar Komite I DPD RI di Gradhika Bhakti Praja, kemarin (Istimewa).

SEMARANG – Pelaksanaan Undang-undang Desa masih jauh dari harapan. Dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut selama lebih dari 3 tahun sejak diundangkan pada 14 Januari 2014, DPD RI melihat banyak permasalahan-permasalahan dalam implementasi di lapangan.

Hal tersebut mengemuka dalam Seminar Regional bertemakan “Dinamika dan Problematika Tata Kelola Desa” yang digelar Komite I DPD RI di Gradhika Bhakti Praja, Selasa (3/10). Ketua Komite I DPD RI Achmad Muqowam bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo membuka seminar yang diikuti anggota Komite I, perwakilan pemerintahan pusat dan daerah, BPKP, hingga kepala desa se-Jateng dan Jabar. Hadir pula Kapolda Jawa Tengah, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akademisi, tokoh masyarakat, serta LSM.

“Kami berharap seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang–Undang Desa, akan membawa pengetahuan yang komprehensif dan akhirnya dapat ikut mendorong pelaksanaan UU Desa ini secara benar, karena dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sesuai amanat UU Desa,” ujar Muqowam.

Ganjar menyampaikan dana desa penggunaannya masih sesuai untuk pembangunan, dan dari 7.809 desa di Jateng untuk pemberdayaan desa masih butuh dukungan. Yang menjadi masalah  saat ini adalah kurangnya tenaga pendamping desa yang masih minim. “Tenaga pendamping desa minim. Bahkan 1 orang untuk 4 desa, itu sangat tidak efektif. Kami buat terobosan baru untuk mengadakan tenaga pendamping sesuai kebutuhan dan kompetensinya,” tegasnya.

DPD RI mempunyai fungsi dan tugas antara lain pengawasan atas pelaksanaan UU. Sejak berlakunya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diundangkan pada 14 Januari 2014, Komite I DPD RI sangat concern melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Desa, dalam rangka mengawal semangat dibentuknya UU Desa yakni untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat desa.

Muqowam mengatakan Komite I mencatat 3 hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi UU Desa. Pertama, kurang optimalnya koordinasi antar instansi pemerintah baik secara vertikal maupun horizontal. Kedua, kurang optimalnya fungsi pengawasan dan pembinaan. Peran pembinaan dinilai sangat minim dan sebaliknya peran pengawasan dinilai sangat berlebihan melalui fungsi yang dilaksanakan oleh beberapa instansi sekaligus. “Ketiga, perlu dilakukannya reformulasi Dana Desa agar lebih sesuai dengan roh UU Desa itu sendiri,” katanya.

Beberapa poin penting dibahas dalam Seminar Regional yang berkaitan dengan pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa kali ini yaitu sinkronisasi regulasi antar kementerian/lembaga yang telah dan akan mengeluarkan berbagai peraturan terkait desa, yaitu Mendagri, Mendes PDTT, Menkeu, BPKP, dan pemerintah daerah.

“Melalui seminar ini, Komite I sangat mengharapkan adanya catatan-catatan penting dan baik dari pemprov, kabupaten/kota dan instansi terkait lainnya, akademisi, kepala desa serta perangkat desa selaku praktisi, para tokoh masyarakat dan pemerhati masalah desa di Jateng sebagai masukan yang sangat berguna dalam rangka fungsi pengawasan Komite I DPD RI,” pungkasnya.

Turut hadir angota Komite I DPD RI Hafidh Asrom (DIY), Eni Khairani (Bengkulu), Eni Sumarni (Jabar), Abdul Qadir Amir Hartono (Jatim), Ahmad Subadri (Banten), Muhammad Mawardi (Kalteng), Antung Fatmawati (Kalsel), Gede Pasek Suardika (Bali), Robiatul Adawiyah(NTB), dan Syafrudin Atasoge(NTT). (ric)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *