31 C
Semarang
Sabtu, 15 Mei 2021

Hentikan Kasus, Polda dan Kejati Jateng Digugat

SEMARANG-Akibat menghentikan penyidikan kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat tersangka Sunarjo Dharmanto dan Sudarman, pemilik Hotel Baron Indah Surakarta, Ervin gugat praperadilan melawan Polda Jateng dan Kejati Jateng sebagai termohon I dan II di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Senin (2/10).

Dalam perkara ini, Sunarjo bertindak sebagai pengelola BPR di Solo, sedangkan Sudarman adalah advokat, keduanya dilaporkan ke Polda Jateng atas dugaan pemalsuan surat.

Usai sidang Ervin menyampaikan, gugatan diajukan atas dasar penghentian penyidikan dan penuntutan yang dianggap tidak sah dan cacat hukum. Menurutnya tindakan tersebut jelas melanggar hukum dan merugikan dirinya sebagai pemohon.

“Kami kecewa dan keberatan karena begitu mudahnya diterbitkan surat diberhentikannya penyidikan (SP3) yang dikeluarkan berdasarkan atas keterangan dan petunjuk termohon II,” kata Ervin saat ditanya menanggapi permohonannya.

Pihaknya juga menyebutkan, beberapa kejanggalan dalam penerbitan SP3 tersebut, diantaranya proses penyidikan juga telah berjalan lama, sejak 23 Februari 2015 hingga 6 September 2017 atau selama 28 bulan. Kedua tersangka tidak ditahan tapi dikenakan wajib lapor. Ia mengaku kecewa karena termohon II hanya berdasarkan melalui ekspose perkara pada 12 Agustus 2016, kemudian menggunakan pasal 139 KUHAP yang merupakan kewenangannya, dengan menyatakan yang disangkakan kepada Sunarjo dan Sudarman tidak memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam kasus itu, menurutnya kedua tersangka telah membuat surat permohonan pemblokiran ke Kantor Pertanahan Kota Surakarta atas tanah Hotel Baron Indah seluas  2.900 meter persegi dengan luas bangunan 15.000 meter persegi. Tanah dan bangunan itu diajukan Sunaryo sebagai objek sita jaminan.

“Padahal, PN Surakarta telah menyatakan hal tersebut bukan merupakan objek sita jaminan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Urusan Bantuan dan Nasehat Hukum Polda Jateng, Kompol Hartono menjelaskan, sebenarnya dari penuntut umum sudah memberikan petunjuk ke pihaknya, awalnya diminta melengkapi, kemudian diberi petunjuk lagi dan dikembalikan, hingga akhirnya diberikan SP3. Ia menyampaikan, dari petunjuk akhir jaksa mengatakan kasus itu bukan tindak pidana.

“Padahal penyidik menemukan bukti yang cukup, termasuk tambahan dari keterangan ahli. Tapi jaksa mengatakan dalam suratnya, kasus ini bukan tindak pidana, akibatnya pemohon tidak terima dan kemudian ajukan gugatan praperadilan ini,” jelasnya. (jks/zal)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here