KESEPAKATAN : Para Wakil Ketua DPRD Wonosobo yakni M. Albar, Sumardiyo dan Heru Irianto menandatangani nota persetujuan raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 disaksikan Wakil Bupati Agus Subagiyo di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Wonosobo kemarin (29/9).
KESEPAKATAN : Para Wakil Ketua DPRD Wonosobo yakni M. Albar, Sumardiyo dan Heru Irianto menandatangani nota persetujuan raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 disaksikan Wakil Bupati Agus Subagiyo di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Wonosobo kemarin (29/9).

WONOSOBO – Seluruh fraksi menerima raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2017. Hal ini disampaikan delapan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Wonosobo dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo dengan agenda Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, di ruang rapat utama DPRD, Jumat (29/9) kemarin.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, M. Albar, didampingi Wakil Ketua Heru Irianto dan Sumardiyo ini, seluruh fraksi menerima raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2017 menjadi peraturan daerah untuk selanjutnya dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah.

“Seluruh fraksi berharap agar raperda ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Khususnya sebagai upaya dan bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mengentaskan angka kemiskinan di Wonosobo, melalui kebijakan anggaran yang mampu mendorong dan memacu perkembangan ekonomi, setidaknya hingga akhir tahun 2017,” kata Albar.

Seperti disampaikan Murkamtoro Prasetyo, wakil dari Fraksi Partai Hanura, yang berharap agar raperda ini mampu berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Wonosobo. Ia juga mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo, agar manajemen pengelolaan keuangan daerah harus baik dan berkualitas, tidak sekadar bertumpu pada ketaatan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi juga taat azas dan filosofi kebijakan politik anggaran yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

“Untuk itu, segala penganggaran harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Wonosobo,”katanya.

Selain itu, setelah membaca dan mencermati jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi, laporan komisi-komisi dan badan anggaran terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo tahun anggaran 2017, Fraksi Partai Hanura menyampaikan pandangan akhir fraksinya. Antara lain yakni pihaknya berharap agar setiap pengelola anggaran dalam mengelola Perubahan APBD tahun anggaran 2017, hendaknya mengacu pada prinsip efisiensi, efektifitas, dan disiplin anggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran sesuai apa yang telah direncanakan dan disepakati dalam Perubahan APBD TA 2017.

“Program yang dibuat pemerintah daerah harus benar-benar telah melalui perencanaan yang matang serta lebih difokuskan pada upaya penanggulangan kemiskinan, perbaikan infrastruktur serta perbaikan pelayanan publik,” tuturnya.

Adanya perubahan asumsi pendapatan daerah dari beberap sumber, diharapkan Fraksi Partai Hanura, harus dapat disikapi dengan arif dan bijaksana dalam pengelolaannya. Nota kesepatakan dalam KUA PPAS yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif untuk dapat dijalankan sesuai dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo tahun 2017.

“Sehingga target capaian yang telah ditetapkan pemerintah daerah benar-benar dapat tercapai,” imbuhnya.

Menurut Fraksi Partai Hanura, belanja anggaran perubahan mengalami kenaikan 11,1 persen dibanding sebelum perubahan sebesar Rp 200,052 miliar. Defisit anggaran pada perubahan akan ditutup dengan silpa yang ada. Untuk itu, menurut Murkamtoro, pihaknya berharap segala kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara baik guna mencapai target pembangunan daerah tahun 2017.

“Selain itu diperlukan kepastian anggaran alokasi anggaran agar dapat terserap dengan baik dalam sisa waktu tahun anggaran 2017,” ujarnya.

Terhadap progress pembangunan Pasar Induk Wonosobo, pemerintah daerah diminta untuk tetap memegang komitmen agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan seperti yang disampaikan oleh eksekutif para rapat paripurna terdahulu. Selain itu, Fraksi Partai Hanura meminta agar ke depan alokasi anggaran untuk kecamatan lebih proporsional.

“Apabila berkaca pada draf perubahan APBD tahun anggaran 2017, anggaran belum terlihat merata di 15 kecamatan. Anggaran hanya terkonsentrasi pada tiga kecamatan, yakni Kecamatan Sapuran, Kepil dan Mojotengah,” paparnya.

Hal ini cukup disayangkan, mengingat pemerataan pembangunan seharusnya bisa dirasakan oleh semua kecamatan yang ada.

Sementara itu, Albar menyebutkan, terkait waktu yang pendek dalam melaksanakan APBD Perubahan TA 2017, seluruh fraksi berharap agar pemerintah daerah segera melakukan upaya persiapan pelaksanaan program yang telah direncanakan, utamanya berkaitan dengan fisik atau infrastruktur, agar bisa terlaksana dengan baik.

“Termasuk program peningkatan pelayanan pada masyarakat harus dilaksanakan lebih maksimal, serta kegiatan baik fisik maupun nonfisik berjalan sesuai perencanaan dan rampung hingga batas waktu yang telah ditentukan,” pungkasnya. (ali/lis)