Dikeluhkan, Biaya Sertifikat Urus SIM Capai Rp 350 Ribu

  • Bagikan
PANTAU SATLANTAS: Plt Kepala ORI Jateng, Sabarudin Hulu (baju batik), saat klarifikasi di kantor Satpas Satlantas Polrestabes Semarang, kemarin (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).
PANTAU SATLANTAS: Plt Kepala ORI Jateng, Sabarudin Hulu (baju batik), saat klarifikasi di kantor Satpas Satlantas Polrestabes Semarang, kemarin (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).

SEMARANG– Mahalnya biaya mendapatkan sertifikat dari Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) sebagai syarat pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dikeluhkan warga. Pasalnya, biayanya mencapai Rp 300 ribu-Rp 350 ribu. Hal itu sempat diadukan kepada tim Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah.

Saat melakukan pantauan di Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) Satlantas Polrestabes Semarang, Jumat (29/9) kemarin, Plt Kepala ORI Jateng, Sabarudin Hulu, mencatat  sedikitnya ada 100-125 warga yang melakukan perpanjangan dan pembuatan SIM baru dalam setengah hari. Saat itu, tim ORI mendapat keluhan pemohon terkait mahalnya biaya mengurus sertifikat dari LPK sebagai syarat pembuatan SIM.

“Biaya sertifikat LPK lumayan mahal, Rp 300 ribu sampai Rp 350 ribu. Padahal setengah hari saja pemohon perpanjangan SIM dan pembuatan SIM baru mencapai 100-125 orang . Ini kan sumber pendapatan yang besar?” katanya.

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga meminta klarifikasi langsung terkait laporan masyarakat mengenai pelayanan publik pelaksanaan ujian SIM, sekaligus melakukan monitoring atas pelayanan e-tilang CCTV.

Sabarudin mengaku telah mendengarkan penjelasan dari Kasatlantas Polrestabes Semarang AKBP Yuswanto Ardi dan jajarannya secara langsung. Dalam pertemuan itu, pihaknya meminta Satpas Satlantas untuk memberikan respons cepat dan penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat.

ORI juga menyarankan agar pimpinan Satlantas meningkatkan pengawasan melekat, dengan maksud untuk mencegah perbuatan maladministrasi yang dilakukan oleh pelaksana dan penyelenggara layanan.

Dikatakan, sebagai lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan penyelenggara negara dan pemerintahan, maka pihaknya mempunyai kewenangan untuk mengawasi, termasuk Satlantas Polrestabes Semarang sebagai penyelenggara pelayanan publik.

“Komitmen serta inovasi yang dilakukan kasatlantas dan jajarannya akan kami monitoring untuk mencegah maladministrasi. Dengan begitu bisa terwujud pelayanan publik yang berkualitas di Satlantas Polrestabes Semarang,”ungkapnya.

Terkait e-tilang CCTV, Sabarudin memastikan tetap memantau pelaksanaannya. Pihaknya juga sudah meminta keterangan kasatlantas, dan sudah mengagendakan pada minggu depan berkunjung ke Dishub Kota Semarang untuk melihat langsung sarana dan prasarana pemantauan CCTV.

Kasatlantas AKBP Yuswanto Ardi mengatakan,  terkait pelayanan publik dalam  pelaksanaan ujian SIM, pihaknya telah melakukan perbaikan terhadap sarana prasarana pelayanan publik dan menyediakan ruang pencerahan. Tujuannya, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait rambu-rambu lalu lintas. Tak hanya itu, pihaknya juga menyediakan ruang tunggu yang nyaman, loket dan petugas pengaduan, sesuai persyaratan standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. “Kami juga berupaya menyediakan waktu latihan bagi pemohon SIM secara gratis yang dilaksanakan setelah jam kerja, serta dapat melakukan simulasi ujian melalui laman SiUpit (Simulasi Uji Praktek by Internet),”sebutnya.

Terkait keluhan biaya sertifikat LPK, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Jateng. Karena biaya yang dipatok berlaku untuk seluruh Satlantas di Jateng.

Ardi menambahkan, untuk e-tilang CCTV yang diberlakukan sejak Senin (25/9) lalu, tercatat kurang lebih 178 pelanggaran lalu lintas yang terekam CCTV. Sebagian besar pelaku pelanggaran adalah pengendara sepeda motor. Atas masalah itu, ia dan jajarannya terjun langsung untuk memberikan edukasi kepada para pelanggar.

Diakui, hingga kini belum ada ketentuan denda bagi pelanggar, khususnya tabel denda yang terpampang di Kota Semarang. Sehingga denda yang diterapkan kepada pelanggar lalu lintas adalah denda maksimal.  “Setelah terdapat penetapan pengadilan mengenai nominal denda, sisa dari uang denda maksimal tersebut akan dikembalikan kepada pelanggar melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI),” jelas Ardi.

Wakil Ketua II Lingkar Merah Putih Nasional (LMPN) Jateng, Sasetya Bayu Efendi, menyatakan, kebijakan e-tilang CCTV dan pelayanan pembuatan SIM harus diawasi secara ketat.

Ia mengatakan, sebelum diberlakukan e-tilang CCTV, seharusnya Satlantas maupun Dishub terlebih dahulu membenahi garis marka di lokasi yang terpasang CCTV, karena banyak yang sudah pudar. “Pengguna jalan kadang bingung apakah melanggar marka atau tidak, karena garisnya sudah pudar. Selain itu, apabila pengguna jalan hanya meminjam kendaraan yang dipakainya, kemudian melanggar, siapa yang ditilang?  Apakah yang disorot cuma pelat nomornya?” katanya setengah bertanya.

Sedangkan terkait pembuatan SIM, Bayu meminta publik megawasi saat pengurusan di LPK. Menurutnya, dengan adanya syarat harus ada keterangan dari LPK, jelas memberikan celah kongkalikong, yang nantinya bisa memicu munculnya pungli (pungutan liar), baik antara oknum Satlantas, LPK dan pemohon SIM.

“Masalah kebijakan lalu lintas tersebut, memang perlu dirembug dan sosialisasi terlebih dahulu dengan masyarakat. Minimal Satlantas dan Dishub masuk ke semua kelurahan-kelurahan di Semarang untuk sosialisasi, jadi jangan cuma penindakan datang ke pelanggar, tapi di awal sosialisasi kurang maksimal,”tandasnya. (jks/aro)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *