Tak Ada Istilah Slow Respon Untuk Tanggapi Aduan

194
TRANSPARAN: Sosialisasi keterbukaan informasi publik bagi Admin LAPOR! setiap OPD. Kegiatan digelar Diskominfo Kota Semarang di gedung Balai Kota Semarang, Kamis (28/9) (Ist).
TRANSPARAN: Sosialisasi keterbukaan informasi publik bagi Admin LAPOR! setiap OPD. Kegiatan digelar Diskominfo Kota Semarang di gedung Balai Kota Semarang, Kamis (28/9) (Ist).

SEMARANG– Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang harus memberi ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik.

Sebagai upaya meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Pemerintah Kota Semarang  menggelar kegiatan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dan Pedoman PPID Kota Semarang. Sosialisasi ini diperuntukkan bagi Admin LAPOR! setiap  OPD. Kegiatan dilaksanakan di gedung Balai Kota Semarang, Kamis (28/9).Hadir sebagai narasumber Bona Ventura dan Ketua Pattiro Widi Nugroho.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Diskominfo, Diah Supartiningtyas mengatakan bahwa Pemkot Semarang  sudah menerapkan LAPOR! sejak tahun 2016. LAPOR! merupakan sarana pengaduan dan penyampaian aspirasi berbasis media sosial sebagai sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang di kelola oleh Kantor Staf  Presiden (KSP). Hingga saat ini LAPOR! terhubung dengan 81 Kementerian/Lembaga, 9 pemerintah provinsi, 5 pemerintah daerah, 70 BUMN di Indonesia dan 130 Perwakilan RI di luar negeri.

“Jika ada kendala teknis, setiap OPD dapat berkomunikasi dengan admin pusat di Diskominfo Kota Semarang secara langsung,” harapnya.

Sementara itu dalam sambutannya Asisten Adminitrasi Umum Agustin Lusin Dwimawati mengatakan bahwa dalam Perwal Nomor 35 tahun 2017 dinyatakan dengan jelas bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik. Namun yang terjadi di lapangan masih ada informasi yang seharusnya bersifat terbuka bagi masyarakat, justru terkesan ditutup-tutupi.

”Sekarang itu tidak zamannya lagi informasi ditutup-tutupi. Justru kalau ada sesuatu yang ditutupi, akan muncul kecurigaan masyarakat dan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang,” tuturnya.

Lusin menambahkan bahwa kegiatan ini cukup penting karena tuntutan akuntabilitas mengenai penyelenggaraan pemerintah. Selain itu juga sebagai acuan OPD dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pihaknya juga berharap tidak ada lagi istilah slow respon ketika menanggapi aduan pelayanan publik dari masyarakat. “Kegiatan ini diadakan agar OPD semakin mudeng jenis-jenis informasi mana yang wajib, mana yang serta merta, mana yang termasuk informasi berkala dan mana yang dikecualikan, sehingga tidak ada lagi yang bingung ketika ada permohonan informasi publik,” tandasnya. (zal)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here