30 C
Semarang
Kamis, 22 April 2021

Pembangunan Rumah Makan Belum Berizin

spot_img
spot_img

MAGELANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Kota Magelang memastikan pihak pembangun rumah makan di Jalan A Yani, Kedungsari, Magelang Utara belum mengajukan izin. DPMP2TSP Kota Magelang menegaskan tidak mengizinkan adanya aktivitas apapun di lokasi tersebut.

”Memang sebelummya ada yang datang dari kantor mengatasnamakan manajemen rumah makan, hendak membangun gedung baru di Jalan A Yani. Tapi baru sebatas ambil formulir dan sampai sekarang belum ada pengajuan (izin),” kata Kabid Perizinan dan Non-Perizinan DPMPTSP Kota Magelang, Marjinugroho, Selasa (26/9).

Marjinungroho mengatakan, syarat pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) wajib dimiliki sebelum merealisasikan pembangunan. Syarat IMB meliputi beberapa rekomendasi seperti Amdal Lalin dari Dinas Perhubungan, UKL/UPL dari Dinas Lingkungan Hidup, rekomendasi surat keterangan ruang kota, dan rekomendasi teknis pembangunan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR).

Penerbitan IMB, menurut Marjinugroho, tidak membutuhkan waktu lama sepanjang syarat-syarat dinyatakan lengkap. Pihak DPMPTSP akan memprosesnya dalam waktu kurang dari 14 hari. ”Namun dalam praktiknya, tidak sampai dua minggu banyak yang sudah jadi. Masa dihitung dari mulai persyaratan dinyatakan lengkap,” papar Marjinugroho.

”Khusus masalah rumah makan di Jalan Ahmad Yani Kedungsari ini kan belum ada satupun usaha pengajuan izin yang dilakukan. Kami memberikan data ke Satpol PP, dan aparat kemudian menyegelnya. Itu sudah sesuai prosedur. Selama penyegelan maka tidak diperkenankan adanya aktivitas pembangunan,” tambah Marjinugroho.

Seperti diberitakan koran ini, Satpol PP Kota Magelang akhirnya memasang plang penghentian aktivitas pembangunan salah satu rumah makan di Jalan A Yani, Kedungsari, Magelang Utara, lantaran belum mengantongi IMB. ”Aktivitas pekerjaan pembangunan sekecil apapun, tidak dapat diberikan toleransi,” tandas Kepala Satpol PP Kota Magelang, Singgih Indri Pranggana.

Singgih menegaskan, tindakan tegas yang dijalankan sudah sesuai dengan Perda No 5 Tahun 2012, Pasal 92 ayat (2) huruf C. Disebutkan bahwa bangunan gedung dapat dibongkar apabila tidak memiliki IMB. ”Kalau sikap mereka tidak kooperatif, sanksi terberat bisa sampai pada tahapan pembongkaran paksa,” tegas Singgih. (cr3/ton)

spot_img

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here