KPPU  Banyak Tangani  Kasus Persekongkolan Tender Proyek

TAMU REDAKSI: Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) R Kurnia Sya’ranie SH MH (tiga dari kiri) bersama sejumlah investigator saat berkunjung ke kantor Jawa Pos Radar Semarang ditemui Pemimpin Redaksi Arif Riyanto dan jajaran redaksi, kemarin (ADENNYAR WYCAKSONO / JAWA POS RADAR SEMARANG).
TAMU REDAKSI: Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) R Kurnia Sya’ranie SH MH (tiga dari kiri) bersama sejumlah investigator saat berkunjung ke kantor Jawa Pos Radar Semarang ditemui Pemimpin Redaksi Arif Riyanto dan jajaran redaksi, kemarin (ADENNYAR WYCAKSONO / JAWA POS RADAR SEMARANG).

SEMARANG Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) paling banyak menangani kasus persekongkolan tender. Aduan terbanyak adalah persekongkolan tender proyek infrastruktur. Persekongkolan tender ini bahkan berlanjut hingga ranah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jika pada akhirnya terbukti ada unsur pemerintah terlibat dalam persekongkolan tender proyek infrastruktur.

Wakil Ketua KPPU, R Kurnia Sya’ranie SH MH, saat berkunjung ke kantor Jawa Pos Radar Semarang, Senin (25/9) siang, mengatakan, lembaganya yang sudah berdiri 18 tahun dibentuk untuk mengawasi persaingan usaha, seperti UMKM, perusahaan, termasuk persekongkolan dalam pelaksanaan tender proyek di instansi pemerintah. Persekongkolan tender itu bisa dengan markup harga maupun lelang dengan peserta yang dikondisikan, termasuk membayar peserta lelang agar mundur.

“70 persen perkara yang kami tangani adalah kasus pengadaan atau tender proyek yang terindikasi menyimpang, sehingga kami juga berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” jelasnya di depan Pemimpin Redaksi Jawa Pos Radar Semarang, Arif Riyanto, dan jajaran redaksi.

Ia mencontohkan, di Semarang, ada beberapa perusahaan yang telah diputuskan KPPU harus membayar sejumlah uang ke kas negara. Di antaranya, kasus tender proyek jalan negara dan pengadaan tenaga outsourching petugas meter PLN.

“Tapi, eksekusinya yang belum jalan. Padahal putusan sudah inkrah. Kami tak bisa berbuat banyak,  karena itu ranah Pengadilan Negeri,” kata Kurnia didampingi sejumlah investigator KPPU, di antaranya Dewi, Retno, Arnold dan Rowo.

Selain itu, lanjut Kurnia, banyak perusahaan yang sudah diputus KPPU tidak diketahui keberadaannya.  “Saat dicek, kantornya sudah tutup, dan tidak jelas pindah kemana. Ya, rata-rata peserta lelang proyek itu punya banyak ‘bendera’. Ada juga yang pinjam bendera orang lain. Jadi, begitu kena kasus, akan ganti bendera baru. Yang kami sayangnya, kenapa mudah mengurus perizinan mendirikan perusahaan baik PT maupun CV,” ujar alumnus SMA Negeri 3 Semarang dan Undip ini.  

 Kurnia menambahkan, dalam waktu dekat KPPU akan membuka perwakilannya di Jawa Tengah. Rencananya, kantor KPPU perwakilan Jateng berada di Jalan Depok, Semarang.  “Sebenarnya sudah ada bangunan kantor. Tapi, ya kami masih perlu persiapan matang. Baik soal pendanaan, maupun sumber daya manusianya,” ujar warga asli Semarang ini. (den/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here