32 C
Semarang
Jumat, 25 Juni 2021

Ratusan Mahasiswa Tuntut Kedaulatan Pangan

SEMARANG – Ratusan petani dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Simpanglima Semarang, Minggu (24/9). Aksi demonstrasi tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Tani.

Massa yang tergabung dari berbagai elemen yakni API Jateng, KPA Jateng, WALHI Jateng, LBH Semarang, JMPPK, PBHI Jateng, FPPI, IMM, PMII, Permahi, LESMAN Boyolali, TRUKAJAYA Salatiga, Mapala Mitapasa, Akar Rumput Salatiga, FNKSDA Semarang, KNPK Indonesia, PPRI ini melakukan longmarch mengelilingi sejumlah Jalanan seperti Jalan Pahlawan, Jalan Menteri Supeno, Jalan Pandanaran dan kawasan Simpanglima.”Stop perampasan tanah, hentikan kriminalisasi terhadap petani, kembalikan tanah kami,” teriak para demonstran.

Koordinator aksi, Fahmi Bastian mengatakan, meski sudah 72 tahun merdeka, namun situasi agraria di Indonesia saat ini masih memiliki banyak persoalan. Mulai sengketa tanah hingga konflik agraria yang berujung pada kriminalisasi terhadap petani dan aktivis lingkungan.”Bahkan tak jarang, konflik-konflik agraria itu menimbulkan korban jiwa,” terangnya.

Fahmi menerangkan, dari catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) terdapat 1.395 korban kriminalisasi agraria selama 10 tahun terakhir. Dimana akibat konflik tersebut, 85 orang meninggal dunia dalam proses memperjuangkan hak atas tanah dan sumber daya alam.

Di era kepemimpinan presiden Joko Widodo lanjut Fahmi, kasus agrarian memang mendapatkan perhatian khusus. Namun program Reforma Agraria yang di gembar-gemborkan sebagai salah satu upaya dalam peningkatan ekonomi rakyat, hanya sebatas sertifikasi tanah bukan pada redistribusi tanah bagi penggarap.”Reforma Agraria yang di usung Jokowi bukan Reforma Agraria Sejati. Justru program itu membuat petani semakin terjepit dan tidak bis berkembang,” tegasnya.

Berangkat dari pembacaan realitas petani di atas, dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional ini pihaknya menuntut agar pemerintah melaksanakan Reforma Agraria Sejati dan menolak perhutanan nasional.

“Kami juga mendesak pemerintah menghentikan kriminalisasi terhadap petani, melindungi dan memberdayakan petani dengan undang-undang serta stop impor pangan untuk menuju Kedaultan Pangan,” pungkasnya. (hid/bas)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here