Beranda Advertorial Gema Legislasi Desak Realisasikan Meterisasi PJU, PPHP Harus Objektif

Desak Realisasikan Meterisasi PJU, PPHP Harus Objektif

Laporan Kegiatan Komisional DPRD Kabupaten Magelang

Others

Komisi III DPRD Kabupaten Magelang melakukan rapat dengan sejumlah instansi di bawah pengawasannya. Beberapa hal masih perlu dilakukan evaluasi dan percepatan penanganan, karena terkait sistem pelaksanaan program pemerintah daerah.

KETUA Komisi III DPRD Kabupaten Magelang, M. Syakir mengatakan, salah satu kegiatan yang paling mendesak harus segera dilakukan adalah validasi meterisasi penerangan jalan umum (PJU). Mengingat sejauh ini belum ada progress pelaksanannya. Apalagi, kata Sakir, hal ini terkait dengan pembayaran pajak penerangan jalan umum (PPJU). Untuk itu, Sakir meminta DPU Tata Ruang segera menindaklanjutinya. Sebab, temuan ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu dan belum tampak progress penyelesaiannya.

Tahun lalu, beber Sakir, sesuai catatan BPK, ditemukan penerangan jalan umum yang tidak memiliki ID pelanggan sebanyak 46.237, dan memiliki ID pelanggan sebanyak 2.813. Pemerintah daerah telah membayar penerangan jalan umum baik yang legal/ilegal. ”Inefisiensi terhadap anggaran yang digunakan untuk membayar penerangan jalan umum, menimbulkan potensi penyelewengan anggaran. Hilangnya potensi pendapatan asli daerah dari sector pajak, karena tidak adanya data base wajib pajak yang valid yang dimiliki Pemkab.”

Untuk itu, dia berharap DPU ESDM segera melakukan pemutakhiran data. Kemudian melakukan meterisasi, sembari validasi data pelanggan. ”Juga perlu memiliki data wajib pajak se-Kabupaten Magelang.” Selain itu, lanjut Sakir, pada 2017 ini, DPU Tata Ruang menerima anggaran ratusan miliar dari APBD. Anggaran sebesar itu, mayoritas diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan fisik.

Dia berharap kegiatan fisik di seluruh Kabupaten Magelang, dilaksanakan dengan baik. Mulai dari sistem pelaksanaan hingga evaluasi kinerja. Salah satunya, memperbaiki sistem kinerja panitia penerima pekerjaan (PPHP). Di mana pejabat tersebut harus cermat dalam melaksanakan tupoksi kinerjanya. Banyak pekerjaan yang tidak diteliti secara seksama, namun kemudian diterima hasilnya.

”Juga terkait kualitas pekerjaan yang masih banyak perlu dilakukan pengawasan lebih lanjut. Jangan sampai kualitas bangunan yang diterima oleh panitia, memiliki kualitas yang kurang baik tapiditerima. Kalau memang pekerjaan tidak sesuai bisa ditolak,” kaya Sakir. Kendati demikian, komisi III mengapreasi penyerapan anggaran di DPU ESDM. Menurutnya, tingkat penyerapan anggaran cukup bagus. ”Tapi progress di lapangan banyak mengalami kendala yang harus segera diselesaikan.”

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Magelang Prihadi menambahkan, pihaknya menemukan tidak adanya koordinasi yang baik antar-instansi. Salah satunya, terkait progress pembangunan, sehingga menimbulkan kendala.

Prihadi mencotohkan, tidak ada koordinasi yang baik antara PLN dan DPU Tata Ruang. Sebab masih banyak proyek pembangunan yang terganggu tiang listrik PLN. “Pembangunan jembatan Sileng Borobudur, terganggu ada sejumlah tiang listrik di lokasi pembangunan, sehingga pekerjaan yang sudah harus selesai menjadi terganggu.” Menurut Prihadi, hal itu tidak seharusnya terjadi, jika ada komunikasi yang baik antar-instansi pemerintahan.

Wakil Ketua Komisi III, Gunawan Sugiharno, juga menilai kinerja LPSE Kabupaten Magelang, beberapa lelang pembangunan, mengalami penurunan harga yang tidak rasional. Salah satunya, peningkatan jembatan ruas Pabelan wilayah Srowol, Kecamatan Mungkid.

Penurunan terjadi hingga lebih dari 20 persen. “Yang tidak wajar itu ketika penawaran melebihi 20 persen dari pagu yang ditetapkan.”

Beberapa proyek yang mengalami penurunan penawaran signifikan, di antaranya bendungan irigasi Cabean sebesar 24,5 persen. Juga bendungan Semali 24,5 persen, dan bendungan Kajor Semedi 24,02 persen. “Saya ingin menyoroti secara keseluruhan, tidak item per item. Kami berharap, ada evaluasi yang cermat terhadap kegiatan pembangunan dengan nilai kontrak yang turun lebih dari 20 persen.”

Karena itu, ia mendorong DPU Tata Ruang untuk cermat mengevaluasi. “Mulai dihitung dari harga satuan barang harga upah dan lain sebagainya untuk menjaga kualitas pembangunan.” Selain itu, lanjut Gunawan, hal ini membuat persaingan bisnis di Kabupaten Magelang menjadi tidak sehat. (adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

12,293FansSuka
35PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Latest News

Huawei HSBC

Tanpa Angpao

Naik Lagi

Related News

Huawei HSBC

Tanpa Angpao

Naik Lagi

Penantian D-dimer