VONIS : Bupati Klaten nonaktif Sri Hartini jalani vonis di Pengadilan Tipikor Semarang, usai sidang langsung dikerumuni keluarga (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).
VONIS : Bupati Klaten nonaktif Sri Hartini jalani vonis di Pengadilan Tipikor Semarang, usai sidang langsung dikerumuni keluarga (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).

SEMARANG-Bupati Klaten nonaktif Sri Hartini tetap tegar saat menjalani putusan majelis hakim, atas dugaan kasus jual beli jabatan yang menjeratnya, bahkan air matanya tak sedikitpun terlihat keluar, namun matanya tetap terlihat sedikit memerah, hanya saja ia tetap bisa tersenyum walau majelis hakim menjatuhkan pidana penjala selama 11 tahun dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (20/6).

Majelis hakim yang dipimpin, Antonius Widijantono juga membebankan pidana denda terhadap Sri Hartini sebesar Rp 900 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 10 bulan.

Dalam pertimbangannya, majelis menyebutkan hal memberatkan perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, yang merupakan perbuatan harus diberantas. Sedangkan hal meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan, memiliki tangungan keluarga, dan belum pernah menjalani hukuman pidana. Putusan tersebut lebih rendah 1 tahun daripada tuntutan Penuntut Umum (PU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut Sri Hartini selama 12 tahun penjara.

Mendengar putusan tersebut, Sri Hartini sempat menolak memberi sikap saat ditanya majelis hakim, ia menyampaikan akan disampaikan kuasa hukumnya, akan tetapi majelis hakim meminta ia yang bersikap akhirnya menjawab masih pikir-pikir, sama halnya dengan PU KPK menyatakan pikir-pikir

Sebelum sidang, Sri mengaku tak pernah menggunakan uang yang diduga suap dan gratifikasi yang dinyatakan diterimanya. Namun demikian, ia mengaku memang menerima uang syukuran dan uang komitmen, namun dia mengaku tak sempat menghitung uang tersebut. Semua uang itu, kata dia, sudah diserahkan dan disita oleh KPK. Catatan penerimaan juga diserahkan kepada penyidik KPK.

“Ada tulisannya semua, di buku. Semua sudah diserahkan KPK. Saya tidak mengambil uang itu, wong hitung saja belum,” kata Sri Hartini.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Deddy Suwadi mengakui bahwa kliennya memang menerima sejumlah uang. Namun, kliennya bukan sebagai orang yang menentukan berapa uang yang semestinya disetorkan.

Selain itu, kliennya juga tidak pernah menerima pemberian uang secara langsung. Dia juga tidak pernah meminta uang kepada mereka yang menempati jabatan tertentu.“Klien kami seolah menentukan gratifikasi, bahwa itu tidak benar,” sebutnya. (jks/zal)