33 C
Semarang
Kamis, 6 Agustus 2020

Kejati Mulai Sisir Perkara Kecil

Another

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam...

Risma Andani

Hari ketiga di Surabaya dokter Andani Eka Putra mengajak saya makan di restoran Padang. Rupanya ia sudah bosan dengan...

SEMARANG-Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah semakin menyisir perkara kecil yang ada di wilayah Jateng. Kali ini, menyidik kasus dugaan korupsi penjualan tanah sawah (bengkok desa) milik Pemerintah Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas 444 meter persegi (m2).

Bahkan dalam kasus itu sudah ada dua tersangka ditetapkan dengan inisial MS yang merupakan mantan Kades Desalam, serta EZ dari swasta, dengan nilai kerugian diperkirakan hanya berkisar Rp 400 juta. Dari penelusuran koran ini, MS adalah H. M. Syaifudin sedangkan EZ adalah Edy Zakaria.

“Jadi EZ yang telah memalsukan dokumen kepemilikan yang seolah-olah tanah tersebut adalah hibah dari orang tuanya, padahal tanah tersebut adalah tanah sawah (bengkok desa) milik desa Dersalam, kemudian pada tahun 2016 tanah tersebut dijual kepada pengembang perumahan,” kata Kasi Penkum Kejati Jateng, Sugeng Riyadi kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (7/9).

Dalam kasus itu, Sugeng mengaku penyidik telah memeriksa saksi dari perangkat desa Dersalam sebanyak 7 orang. Kemudian saksi kantor Pertanahan Kudus ada 5 orang, ditambah saksi dari pengembang 1 orang.

Terpisah, Pengamat Hukum Semarang, Nugroho Budiantoro menjelaskan, bahwa tanah bengkok merupakan kekayaan milik desa. Menurutnya, tanah bengkok tidak boleh diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa, termasuk kepada kepala desa atau perangkat desa sekalipun, kecuali untuk kepentingan umum.

Namun, lanjut Nugroho, tanah bengkok boleh disewakan kepada mereka yang diberi hak pengelolaannya, yaitu kepala desa dan perangkat desa. Artinya, kepala desa tidak dapat memiliki tanah bengkok tersebut namun dapat menyewanya. Pemerintah Daerah memiliki kebijakan masing-masing di dalam mengelola tanah bengkok, misalnya seperti sekdes boleh menerima 50 persen hasil pengelolaan tanah bengkok.

“Pedomannya bisa dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa,” jelasnya. (jks/zal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam jumlah besar. Yakni relawan yang...

Risma Andani

Hari ketiga di Surabaya dokter Andani Eka Putra mengajak saya makan di restoran Padang. Rupanya ia sudah bosan dengan makanan hotel. ”Orang Padang ini susah....

Meninggal Olahraga

Tiga bersaudara ini wartawan semua. Yang dua meninggal karena olahraga. Tahun lalu si kakak meninggal saat ikut maraton di Surabaya. Jumat kemarin, giliran Hadi...

Arang Galang

Inilah jalan berliku itu. Tapi yang penting hasilnya: anak muda ini berhasil menjadi pengusaha. Bahkan jadi eksporter. Memang masih sangat kecil. Tapi arah bisnisnya...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

DPRD Jateng Dorong Pengembangan Desa Wisata Lolong

RADARSEMARANG.COM, KAJEN - Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Desa Wisata Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Kunjungan dimaksudkan  untuk mengetahui...

Bupati Sidak Ponpes Modern Selamat

KENDAL—Kasus perkelahian dua santri di Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Selamat Kendal yang mengakibatkan satu pelajar tewas menjadi perhatian serius Bupati Kendal, Mirna Annisa. Kemarin bersama...

Bangun 50 Jamban

MUNGKID – Kodim 0705/Magelang menargetkan pembuatan 50 jamban untuk warga kurang mampu. Dandim 0705/Magelang Letnan Kolonel Inf Hendra Purwanasari, mengatakan, program jambanisasi merupakan kepedulian...

Bangun Terminal Tipe C

MAGELANG–Pemkot Magelang memulai pembangunan Terminal Tipe C Magersari, di kawasan Sentra Ekonomi Lembah Tidar sejak 20 Juli 2017 lalu. Proyek senilai Rp 2,2 miliar...

Siapkan 16 BRT Khusus Pelajar

SEMARANG- Pemkot Semarang saat ini sedang berusaha keras mengurai kemacetan yang kerap terjadi di sejumlah ruas jalan. Salah satunya membut jalan menjadi jalur satu...

Petani Garam Harus Terapkan Teknologi

SEMARANG - DPRD Jateng menilai petani garam selama ini kurang bisa menghasilkan garam yang berkualitas. Mereka dalam menggarap tambak dilakukan secara tradisional sehingga harga...