28 C
Semarang
Senin, 14 Juni 2021

KKP Larang Buru Ikan Hiu dan Pari

BATANG – Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jendral (Ditjen) Pengelolaan Ruang Laut dengan tegas melarang nelayan berburu beberapa jenis ikan yang dilindungi, yaitu jenis hiu paus dan pari.

“Kami akan terus sosialisasikan larangan penangkapan empat jenis ikan yang dilindungi dari jenis hiu paus dan pari. Agar para bakul ikan dan pemilik kapal mengerti akan hal ini. Selain itu juga ada beberapa jenis ikan yang masuk ke dalam tindakan konservasi maupun jenis ikan yang masuk appendix cities atau boleh ditangkap asal untuk konsumsi sendiri,” jelas Kasubsi Pemberdayaan dan Pelestarian Ditjend Pengelolaan Ruang Laut, Jumadi Parluhutan saat melakukan sosialisasi di Batang, Kamis (7/9).

Ikan yang jelas dilarang diburu antara lain seperti ikan hiu paus tutul dan hiu gergaji, serta dua jenis ikan pari manta dengan nama lokal ikan pari manta karang dan ikan pari manta cawang kalung atau plampangan.

Sedangkan jenis ikan yang termasuk penangkapanya dibatasi, karena masuk golongan ikan yang diawasi atau untuk kebutuhan konservasi, antara lain hiu koboi, hiu martil, hiu martil besar dan hiu martil tipis.

“Kalau untuk kebutuhan konsumsi masyarakat lokal tidak masalah, namun kalau ditangkap secara berlebihan atau bahkan untuk ekspor, itu yang dilarang,” terang Jumadi lagi.

Di Indonesia ada 117 jenis ikan hiu serta 97 jenis ikan pari dan Indonesia sendiri menurut data Foot and Agriculture (FAO) masuk peringkat pertama 10 negara penghasil ikan hiu terbesar di dunia.

Perbulan Indonesia mengekspor 3.800 ton daging ikan hiu, 1.350 ton sirip ikan hiu dan 375 ton tulang ikan hiu dengan tujuan Hongkong, China, Malaysia, Singapura, Kanada, Amerika, Peru, Rusia dan masih banyak lagi.

Khusus untuk Spanyol dan Abu Dabi, ekspor hiu asal Indonesia dalam kondisi hidup. Sedangkan Australia dan selandia Baru berupa tulang karena untuk kebutuhan industri susu kental manis atau susu kalengan.

Dalam kesempatan tersebut, Jumadi mengajak para bakul ikan dan pemilik kapal untuk benar-benar memperhatikan hasil tangkapan nelayan sekaligus menghindari beberapa jenis ikan yang dilindungi untuk diperjualbelikan.

“Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan hidup sejumlah ikan yang dilindungi, termasuk adanya trakat perjanjian internasional yang diikuti oleh pemerintah Republik Indonesia,” pungkas Jumadi.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Batang, Teguh Tarmujo, meminta kepada Ditjen Pengelolaan Ruang Laut agar sosialisasi yang dilakukan juga mengarah kepada para nelayan, ABK kapal dan juru mudi. Karena mereka sangat berperan penting terhadap hasil tangkapan, sebab yang lebih tahu kondisi hasil tangkapan di laut adalah mereka.

“Peran bakul ikan hanya melalakukan pembelian ikan saat hasil tangkapan sudah didaratkan. Demikian juga dengan pemilik kapal yang hanya berperan sebagai juragan kapal yang menerima bagi hasil dari hasil tangkapan para ABK dan juru mudinya,” ujar Teguh. (han/zal)

Latest news

Garuda Ayolah

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here