15 Kabupaten Jadi Sorotan

  • Bagikan
TANGGULANGI KEMISKINAN: Kepala Bappeda Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko mengahadiri rapat koordinasi pembangunan untuk 15 Kabupaten di Jawa Tengah dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang penanggulangan kemiskinan, Selasa (5/9) (Nathaza Ayudya/Jawa Pos Radar Semarang).
TANGGULANGI KEMISKINAN: Kepala Bappeda Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko mengahadiri rapat koordinasi pembangunan untuk 15 Kabupaten di Jawa Tengah dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang penanggulangan kemiskinan, Selasa (5/9) (Nathaza Ayudya/Jawa Pos Radar Semarang).

SEMARANG  Limabelas kabupaten di Jawa Tengah mendapat sorotan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda). Sebab tingkat kemiskinan di 15 daerah tersebut masih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, tingkat kemiskinan di Jateng berada di angka 13,01 persen. Dan tertinggi di 15 daerah tersebut.

Ke-15 kabupaten tersebut adalah Grobogan, Purworejo, Kebumen, Sragen, Pemalang, Wonosobo, Brebes, Banyumas, Klaten, Cilacap, Rembang, Banjarnegara, Demak, Blora, dan Purbalingga.

Sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut, Bappeda melibatkan 15 perguruan tinggi melalui pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN). Ditandai dengan penandatanganan kerjasama di Gedung UPP Tepkin Provinsi Jateng, Selasa (5/9).

Ruang lingkup perjanjian kerjasama tersebut diantaranya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kualitas perilaku hidup bersih dan sehat.

“Kemiskinan itu bermacam-macam, ada kemiskinan absolut yang memang berada dalam usia non produktif, itu seperti kesusahan dalam akses sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Juga kemiskinan usia poduktif yang masih bisa bekerja,” jelas Sujarwanto.

Adanya KKN  merupakan salah satu upaya intervensi terhadap penduduk yang masih berada dalam lingkar kemiskinan di Jawa Tengah. Sebelum melaksanakan KKN, mahasiswa dibimbing tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memberikan contoh praktek kepada masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan untuk mengembangkan keahlian atau kemampuan yang mereka miliki. Tidak hanya itu, mahasiswa juga mengolah dan mengajarkan nilai kebudayaan lokal Jawa Tengah.

Agar sinergi ini berjalan dengan baik Bappeda Jateng juga mengumpulkan beberapa kepala desa untuk program sosialisasi KKN dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

“Sudah dimulai, ada 800 mahasiswa KKN dari Unika Soegijapranata yang dikirim ke beberapa kabupaten di Jateng untuk merealisasikan upaya ini,” ujar Sujarwanto yang juga ikut memprakarsai gerakan penanggulangan kemiskinan di Jateng.

Dalam konteks penuntasan kemiskinan, kerja sama antara provinsi, kabupaten, dan perguruan tinggi memiliki dampak yang bermanfaat bagi masyarakat. “Kalau data kemiskinan sekarang 13,01 persen, maka kita harapkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan melalui KKN ini pada akhir 2018 angka kemiskinan berada di 10,2 persen,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UNNES, Totok Sumaryanto mengatakan, lembaga pendidikan yang membina program-program perkuliahaan di perguruan tinggi seperti KKN dinilai cukup memiliki peran penting dalam penuntasan kemiskinan, khususnya di Jateng.

“Kerja sama ini tidak hanya hasil dari kegiatan belajar lembaga pendidikan dengan para pengenyam pendidikan, namun juga melatih mahasiswa untuk belajar dan bekerja dan mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat,” tandasnya. (mg47/zal)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *