Gaji Pegawai BRT Sering Terlambat

2701

SEMARANG – Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang terus dibelit masalah. Kali ini, manajemen BRT diduga kerap terlambat membayar gaji pegawai. Bahkan hingga 2-3 bulan, para pegawai BRT tidak gajian. Masalah tersebut menimbulkan keprihatinan anggota DPRD Kota Semarang. Bahkan, secara khusus dewan membahasnya dalam rapat paripurna untuk mencarikan solusi.

“Kami lihat pengalaman kemarin, kasihan kondisi teman-teman yang bekerja di BRT Trans Semarang. Gaji mereka sering telat, bahkan dua-tiga bulan bekerja mereka tidak gajian,” kata Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, usai rapat paripurna di DPRD Kota Semarang, Senin (4/9).

Selama ini, kata dia, alokasi anggaran gaji pegawai BRT Trans Semarang berasal dari APBD Murni. Kebutuhan selama 12 bulan dalam satu tahun terkadang tidak dapat tercover sepenuhnya.

“Maka diusulkanlah di dalam rapat paripurna agar bisa dibuat sistem anggaran tahun jamak. Alasannya, kalau (anggarannya) menggunakan sistem tahun jamak, ini nanti mereka bisa gajian selama satu tahun. Kalau tidak dibuat seperti itu kan kasihan mereka punya tanggungan keluarga, anak-istri,” paparnya.

Selama menggunakan sistem penganggaran lama, yakni menggunakan anggaran murni, kebutuhan anggaran selama 12 bulan bisa terpenuhi.

Dikatakannya, sebetulnya mengenai masalah keterlambatan gaji pegawai Trans Semarang ini sudah lama, yakni sejak adanya Badan Layanan Umum (BLU). Dewan sendiri masih mengkaji apakah bisa dilakukan dengan menggunakan sistem tahun jamak.

“Proses untuk diusulkan menggunakan anggaran tahun jamak ini kan butuh konsultasi, payung hukum, termasuk boleh apa tidaknya. Sehingga tidak terjadi kesalahan manakala menggunakan anggaran sistem tahun jamak tersebut,” katanya.

Dia juga menginginkan agar para pegawai BRT Trans Semarang ini tetap terbayarkan. Sebab, bagaimanapun BRT ini berkaitan dengan pelayanan publik yang harus berjalan dengan baik. Tetapi, menurutnya, meski ada masalah anggaran, sejauh ini pelayanan BRT Trans Semarang sudah berjalan dengan baik.

“Kami memberi masukan, khususnya sopir BRT yang ugal-ugalan. Sejauh ini masih banyak keluhan masyarakat adanya sopir BRT yang ugal-ugalan. Sehingga masing-masing koridor intens melakukan evaluasi rutin, minimal satu bulan sekali, bisa dalam bentuk sarasehan,” ujarnya.

Sehingga hal itu bisa memberikan masukan agar mereka dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik.

“Mereka tidak butuh kebut-kebutan. Tapi, pelayanan yang benar-benar baik, fresh, aman dan nyaman. Karena BRT ini dibiayai subsidi oleh pemerintah, peruntukannya untuk masyarakat. Saya sangat berharap, kepada pihak ketiga selaku operator BRT di masing-masing koridor untuk intens melakukan evaluasi berkelanjutan. Karena ini untuk kontrol,” katanya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, Muhammad Khadik, mengakui kondisi anggaran BRT Trans Semarang sedang timpang. Sehingga saat ini harus dilakukan efisiensi.

“Jadi begini, itu ada tinggalan PR (pekerjaan rumah) dari pejabat lama. Saat itu, kepalanya Mas Joko Umboro, ada perencanaan bahwa target sampai 2017 ini sudah delapan koridor. Ternyata, estimasi itu meleset. Untuk bisa menyelenggarakan delapan koridor itu kan juga terkait kebijakan pemerintah pusat, armada dan sebagainya. Ternyata sampai saat ini baru enam koridor. Otomatis, status BRT ini kan BLU, Badan Layanan Umum, yang notabene harus menghidupi termasuk di dalamnya karyawan-karyawan,” katanya.

Lebih lanjut, kata Khadik mengatakan, kalau estimasinya sebanyak delapan koridor, berarti estimasi pendapatannya seharusnya delapan koridor. Tapi kenyataannya, baru enam koridor.

“Karena itulah kondisi di BRT saat ini, istilahnya nututi ‘layangan pedot’ bagimana caranya agar bisa menerapkan efisiensi. Pengetatan anggaran karena pendapatan hanya enam koridor, dari estimasi delapan koridor. Tapi tanpa mengurangi pelayanan,” terangnya.

Dijelaskan, BRT merupakan pelayanan umum bidang transportasi yang beroperasi setiap hari. “Misalnya menunggu proses anggaran APBD Murni butuh waktu sampai anggaran tersebut bisa dicairkan. Padahal yang namanya operasional kendaraan setiap hari harus jalan terus. Itu butuh anggaran untuk itu. Makanya, kami mengusulkan agar anggaran operasional BRT ini bisa dimasukkan anggaran tahun jamak. Itu dalam rangka untuk pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Kondisi alokasi anggaran gaji yang sering terlambat, diakuinya, memang seperti itu. “Mereka (pegawai) sadar sudah efisiensi ke sana ke mari. Yang penting selama ini survival saja, tanpa mengurangi pelayanan masyarakat. Kami tetap tingkatkan pelayanan walaupun situasi dan kondisi saat ini butuh efesiensi dan efektivitas,” katanya. (amu/mg41/aro)