33 C
Semarang
Rabu, 15 Juli 2020

Bupati Wajibkan 27 Puskesmas Diakreditasi

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

KAJEN–Demi meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, mewajibkan 27 Puskesmas di Kabupaten Pekalongan melakukan akreditasi. Harapannya, agar pelayanan Puskesmas lebih baik dan mandiri.

Hal itu disampaikan Bupati Asip ketika membuka acara Opening Meeting Penilaian Survei Akreditasi Puskesmas Wonopringgo dan Puskesmas Kedungwuni I, di Ballroom Hotel Santika, Senin malam (4/9) kemarin.

Karena itulah, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pekalongan akan melakukan Akreditasi pada Puskesmas Wonopringgo dan Puskesmas Kedungwni 1, mengingat kedua Puskesmas tersebut mempunyai tingkat kunjungan tertinggi hingga 600 orang per hari. Selain itu, ada rawat inap pada Puskesmas tersebut.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengungkapkan bahwa dirinya selaku bupati, mempunyai kepentingan yang mendalam, terutama dalam rangka membangun performance rumah sakit dan Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di Kabupaten Pekalongan.

Menurutnya, Puskesmas wajib akreditasi, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pusksesmas, baik pada tingkat peningkatan aspek administrasinya maupun pelayanannya. Kedua hal pokok inilah, yang akan menjadi tujuan utama dari akreditasi ini.

“Target saya pada tahun 2019, sebanyak 27 Puskesmas di Kabupaten Pekalongan sudah selesai semua. Saya minta dalam penilaian akreditasi ini semua terbuka. Karena kita akan mengetahui situasi awal kita, sehingga akan tahu persis kondisinya dan dari situlah akan dibenahi, “ ungkap Bupati Asip.

Bupati juga mengatakan bahwa pihaknya mempelajari banyak hal, terkait aspek kelembagaan yang menjadi domain para surveyor. Ini langkah awal agar yang kita selenggarakan sesuai standar.

Menurutnya, ada pekerjaan rumah besar. Dirinya berikrar agar Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pekalongan yang secara umum di tingkat Jateng sebesar 67 di bawah Provinsi Jateng sebesar 68 dan untuk tingkat nasional pada 2017 sebesar 69. Sehingga masih ada selisih 2 digit yang harus dikejar.

“Targetnya tahun 2018 nanti, IPM di Kabupaten Pekalongan bisa 68 setara dengan Provinsi Jateng. Dari 8 indikator pembangunan di Kabupaten Pekalongan, baru 2 yang warna hitam dan masih ada 6 yang merah. Sehingga harus kerja keras, kerja cerdas dan kerja trengginas. 8 indikator ini bisa menjadi warna hitam,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai Survei Akreditasi, dr Esty Martiana Rachmie, menjelaskan bahwa akreditasi adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Disamping itu, meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya serta Puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi sebagai institusi. “Terakhir untuk meningkatkan kinerja Puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan/atau kesehatan masyarakat,” jelas dr Esty. (thd/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Inovasi dan Peran Masyarakat Jadikan Kota Magelang Sarat Prestasi

RADARSEMARANG.COM - Kota Magelang bisa membuktikan sebagai kota kecil yang berprestasi. Sederet penghargaan mewarnai perjalanan masa kepemimpinan Walikota Magelang Sigit Widyonindito dan Wakil Walikota...

Permenhub Masih Belum Ideal

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – DPRD Jateng menyikapi masalah berakhirnya masa tunggu bagi penyedia jasa transportasi daring terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 tahun...

HUT Dewa Keadilan dan Kejujuran

RADARSEMARANG.COM - Klenteng Kwan Sing Bio akan mengadakan Jud Bio atau arak-arakan dalam perayaan HUT Dewa Namo Cia Lan Phu Sa atau Dewa Keadilan...

Jaring Inovasi Pelayanan Publik

MAGELANG–Kepala Badan Penelitan dan Pengembangan (Balitbang) Kota Magelang Arif Barata Sakti mengklaim, peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik, belum diimbangi inovasi untuk memenuhi harapan masyarakat. Karena itu,...

Jalan Satu Arah Bertambah Lagi

PETUGAS Dinas Perhubungan Kota Semarang dibantu kepolisian memasang rambu-rambu di Jalan Basudewo yang akan diberlakukan satu arah mulai hari ini. Sebelumnya, sejumlah jalan protokol...

Relokasi Pedagang Pasar Kobong Jangan Dipaksakan

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG - Pemkot Semarang diminta untuk berhati-hati dalam relokasi pedagang Pasar Rejomulyo Lama (Pasar Kobong) ke Pasar Rejomulyo Baru Semarang. Sebab, jika tak diantisipasi...