Jangan Munculkan Kader Karbitan

469
LATIHAN KADER : Pengamat sosial dan politik Jawa Tengah Sri Widada (tengah) saat menyampaikan materi dalam LKKD DPC PPP Kabupaten Temanggung di Wisma Sumodilogo Kranggan, Minggu (3/9) kemarin (Ahsan fauzi/radar kedu).
LATIHAN KADER : Pengamat sosial dan politik Jawa Tengah Sri Widada (tengah) saat menyampaikan materi dalam LKKD DPC PPP Kabupaten Temanggung di Wisma Sumodilogo Kranggan, Minggu (3/9) kemarin (Ahsan fauzi/radar kedu).

TEMANGGUNG – Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018, pimpinan partai politik (parpol) di Temanggung diminta lebih jeli dalam menampilkan sosok atau tokoh yang diusung. Pimpinan parpol agar jangan menampikan kader karbitan (tidak pernah proses di partai) atau yang belum teruji kepemimpinanya.

Demikian disampaikan pengamat sosial dan politik Jawa Tengah Sri Widada saat memberikan materi dalam acara Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD) DPC PPP Kabupaten Temanggung di Wisma Sumodilogo Kranggan, Minggu (3/9) kemarin.

Pria yang juga Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Temanggung menuturkan, mengusung calon tidak boleh asal-asalan, harus jelas rekam jejaknya. Juga kualitasnya, wawasan dan kepemimpinanya, karena mereka akan memimpin sebuah daerah, tentu banyak lembaga atau instansinya yang komandaninya.

“Menampilkan tokoh menarik, juga bisa mengurangi apatisme masyarakat dalam memilih. Mereka pasti berharap calon pemimpin yang dipilih bisa membawa perubahan daerahnya,” ungkapnya.

Anggota KAHMI itu juga meminta kepada kalangan parpol, baik pengurus dan kader partai harus mengetahui aturan main pemilu atau UU Pemilu. Ia juga berharap dalam pemilihan bupati (pilbup) Temanggung 2018 yang juga bersamaan dengan gelaran pemilihan gubernur (pilgub) Jateng tidak ada black campaign (kampanye hitam), ujaran kebencian dan membawa isu SARA. “Jangan sampai pengalaman pilkada DKI Jakarta lalu, terbawa di Temanggung atau Jateng pada umumnya,” harapnya.

Pak Sri-sapaan akrab Sri Widada- menambahkan, indikator sukses gelaran pemilu setidaknya bisa dilihat dari beberapa hal. Di antaranya profesionalisme KPU selaku penyelenggara, ada keperpihakan pemerintah daerah soal anggaran, minimnya konflik sosial dan netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Sementara itu, Wakil Ketua DPW PPP Jawa Tengah Muhammad Ngainirrichadl menuturkan, menjadi kader atau pengurus parpol merupakan panggilan dan merupakan tugas mulia atau suci. Oleh karena itu, mengurus parpol tidak boleh asal-asalan, harus dikelola dengan manajemen yang bagus, sistem kaderisasi jelas.

Menurutnya, parpol merupakan wahana untuk menyiapakan calon pemimpin, baik tingkat nasional, regional maupun lokal. “Mau jadi presiden, gubernur, bupati/wali kota harus lewat parpol. Oleh karena itu, kalau para penyelenggara negara baik eksekutif atau legislatif bisa berjalan dengan baik, maka kuncinya adalah manajemen dan kaderisasi parpol,” tegas Sekretaris FPPP DPRD Jateng. (san/lis)