33 C
Semarang
Jumat, 23 Oktober 2020

Anggota PPK Berkurang, Sulitkan Penyelenggara Pemilu

Baca yang Lain

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak...

TEMANGGUNG – Pada gelaran pemilu serentak 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dihadapkan dengan persolaan yang menyulitkan. Pasalnya, dengan UU Pemilu yang baru, penyelenggara pemilu tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) personelnya hanya 3 orang, padahal pada UU Pemilu sebelumnya, pada Pileg 2014 lalu personel ada 5 orang.

“Jika pileg dan pilpres digelar serentak secara otomatis beban dan volume pekerjaan akan bertambah. Idealnya personel ditambah atau minimal sama dengan pileg lalu, kenapa kok ini hanya 3 orang. Logikanya bagaimana?” ucap Komisioner KPU RI Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia (SDM) Wahyu Setiawan usai meresmikan Graha Pintar Pemilu Temanggung, Kamis (31/8) lalu.

Mantan komisioner KPU Jateng itu menuturkan, terkait UU Pemilu yang baru, KPU memang hanya melaksanakan saja. Beberapa waktu yang lalu, pihak KPU telah melakukan komunikasi dengan Komisi II DPR RI terkait persoalan tersebut. Berdasarkan komunikasi dengan Komisi II DPR RI, diketahui bahwa ada kelalaian dalam pembuatan pasal tersebut.

“Berdasarkan saran dari Komisi II DPR RI, untuk menyiasati kurangnya petugas PPK, KPU dibolehkan merekrut supporting staf atau tenaga honorer untuk membantu tugas penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan,” ucapnya.

Masih menurut Wahyu, selain ada pasal yang menyedihkan, ada pula pasal yang menggembirakan dalam UU Pemilu baru itu. Yakni sarat minimum bagi tim ad hoc PPK, PPS dan KPPS minimal 17 tahun, UU Pemilu sebelumnya sarat minimal 25 tahun. Menurut Wahyu, pasal ini merupakan sinyal positif bagi masa depan demokrasi di Indonesia, para anak muda tamatan SMA/mahasiswa diberi kesempatan atau ruang untuk menjadi penyelenggara pemilu.

“Ini langkah maju, kalau di tingkat PPK kita tidak terlalu kesulitan merekrut petugas, giliran petugas tingkat PPS, KPPS kita kesulitan mencarinya, karena ada batasan maksimal dua periode. Di Jawa saja sulit, apalagi luar Jawa,” imbuhnya.

Wahyu menambahkan, supaya partisipasi generasi muda (mahasiswa) bisa terlibat aktif dalam proses pemilu, KPU dan Komisi II DPR RI tengah mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemen Dikti) RI, supaya saat proses pileg-pilres mendatang mahasiswa bisa diliburkan. “Atau semacam ada program KKN tematik pemilu, supaya mahasiswa bisa terlibat aktif dalam proses pemilu,” pungkasnya. (san/lis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terbaru

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang hanya didatangi dua orang pemain...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak Senin lalu kantor-kantor penting pemerintah...

Resesi

HARAPAN apa yang masih bisa diberikan kepada masyarakat? Ketika pemerintah secara resmi menyatakan Indonesia sudah berada dalam resesi ekonomi? Yang terbaik adalah menceritakan keadaan apa...

Setuju BTP

BTP kini sudah menjadi ''orang dalam" BUMN. Posisinya bisa dibilang menentukan, bisa dibilang kejepit. Tergantung pemegang sahamnya. Secara resmi pemegang saham BUMN itu adalah Menteri Keuangan....

Artikel yang Lain

- Advertisement -

Populer

Booking 1 Jam Rp 600 Ribu, Sehari Bisa Layani 4 Tamu

RADARSEMARANG.COM-Lokalisasi Sunan Kuning (SK) bakal ditutup Pemkot Semarang pada 2019. Namun praktik prostitusi di Kota Atlas dipastikan tak pernah mati. Justru kini semakin marak,...

Apersepsi, Pembangkit Motivasi Dan Minat Siswa

RADARSEMARANG.COM - DARI tahun pelajaran 2016/2017 sampai dengan saat ini, terdapat kebijakan baru terhadap pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)....

Semarang 10K, Cetak Atlet Sekaligus Kenalkan Wisata 

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang akan mengadakan event lari 10K pada 16 Desember 2018 mendatang. Rencananya kegiatan tersebut akan menjadi agenda tahunan. Selain...

Sport Center Bisa Tingkatkan Prestasi

SEMARANG - DPRD meminta agar Pemprov dan kabupaten/kota lebih serius menggarap potensi atlet di Jateng. Salah satunya dengan meningkatkan dan menambah keberadaan pusat olahraga...

Traveling di Sela Kerja

DUNIA memang tidak selebar daun kelor. Ungkapan itu yang dipegang Ratih Mega Rizkiana. Wanita kelahiran Ambarawa Kabupaten Semarang, 8 Maret 1988 ini selalu menyisihkan...

Properti di Awal Tahun Lesu

SEMARANG – Pasar properti di awal tahun masih belum terlalu bergairah. DPD Real Estate Indonesia (REI) Jateng mencatat hasil penjualan properti pada pameran awal...