32 C
Semarang
Jumat, 25 Juni 2021

Penyerapan APBD Kabupaten Semarang Masih Rendah

UNGARAN – Penyerapan dana APBD 2017 Kabupaten Semarang dinilai masih sangat rendah. Menurut Bupati Semarang Mundjirin, ada beberapa hal yang menyebabkan penyerapan APBD di Kabupaten Semarang hanya sekitar 40 persen.

Padahal, menurut Mundjirin pemerintahan Jokowi mengharapkan penyerapan anggaran minimal di atas 90 persen. Karenannya Mundjirin menekankan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Semarang agar meningkatkan penyerapan anggaran. “Penyerapannya baru 40 persen itu memang sangat rendah sekali,” katanya.

Mundjirin juga meminta meminta pimpinan OPD tidak ragu-ragu untuk berkonsultasi ke Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam melaksanakan kegiatan. Sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal. “Kita maunya tiap tahun maju namun kendalanya banyak. Kita usahakan penyerapannya sampai 92 persen, mudah-mudahan maksimal,” lanjut Mundjirin.

Salah satu kendala yang paling terlihat menurutnya karena bantuan Gubernur dan Kementerian yang belum dikerjakan. “Contohnya, pembangunan Pasar Suruh senilai Rp 6 miliar tidak dilaksanakan karena DPRD Kabupaten Semarang tidak menyetujui. Ini jelas penyerapannya tidak bisa 100 persen. Belum lagi ada kegiatan lain yang tidak mungkin dilaksanakan, seperti Puskesmas Bringin yang merupakan bangunan purbakala tidak boleh dibongkar,” jelasnya.

Terpisah, minimnya serapan APBD Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Semarang, Raharjo Budi Kisnanto mengatakan pihaknya akan memberikan stressing kepada OPD agar memanfaatkan TP4D dengan baik.

Bila petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (Juklak Juknis) kegiatan belum turun bisa melakukan diskresi. Tapi harus memenuhi prinsip asas umum pemerintahan yang baik tanpa ada kepentingan dan merugikan keuangan negara. “Jika diskresinya tidak memenuhi unsur tersebut, penyelesaiannya ada UU No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan,” ujarnya.

Dikatakan Raharjo, apabila OPD mengalami kesulitan dipersilahkan untuk konsultasi ke kejaksaan.“Sehingga jika ada mobil plat merah ke kejaksaan jangan dikonotasikan sedang diperiksa atau dimintai keterangan karena mereka konsultasi,” ujarnya.

Raharjo mengatakan, pemberantasan tindak pidana korupsi meliputi dua hal, yakni pencegahan dan penindakan.  Salah satu pencegahannya adalah konsultasi. “Kita dorong OPD mempercepat penyerapan anggaran, syukur sistem e-govermance sudah berjalan baik sehingga ke depan penyerapannya bisa maksimal,” katanya. (ewb/bas)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here