PKL Barito Bersikeras Tolak Relokasi

Sosialisasi Tak Pernah Bahas Relokasi

180
BERTAHAN: Pedagang ban dan velg di kawasan Barito, Karang Tempel, Semarang (ABDUL MUGHIS/JAWA POS RADAR SEMARANG).
BERTAHAN: Pedagang ban dan velg di kawasan Barito, Karang Tempel, Semarang (ABDUL MUGHIS/JAWA POS RADAR SEMARANG).

SEMARANG- Sedikitnya 500 pedagang Barito yang menempati bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) menyatakan menolak rencana relokasi ke Pasar Klitikan Penggaron oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang. Para pedagang meminta solusi kepada pemerintah mengenai banyak hal yang dialami pedagang apabila direlokasi ke Pasar Klitikan Penggaron. Namun selama ini belum ada solusi secara jelas.

“Dalam hal ini sebetulnya ada dua isu. Pertama, terkait proyek normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur. Kedua, soal relokasi pedagang Barito secara keseluruhan,” kata Ketua Paguyuban Pedagang Karya Mandiri Barito Blok A-H, Rahmat Yulianto, ditemui Jawa Pos Radar Semarang di tempat usahanya, Rabu (30/8).

Dijelaskannya, yang dimaksud pedagang Barito adalah Blok A hingga Blok H di Kelurahan Karangtempel, menaungi sebanyak 500 pedagang berbagai macam usaha, mulai penjualan onderdil mobil, ban, velg, besi dan lain-lain. Perbatasannya mulai Jembatan Kartini hingga Jalan Majapahit. “Sampai saat ini, ya nuwun sewu, soal relokasi belum jelas,” ujarnya.

Dijelaskannya, 500 pedagang tersebut belum termasuk pedagang lain, mulai Jembatan Kartini hingga Kaligawe yang belum ada organisasi atau paguyuban pedagangnya.

“Kami beranggota 500 pedagang sudah ada komitmen. Pertama, komitmen kami tidak akan menghalang-halangi proyek Banjir Kanal Timur. Kedua, dari awal kami mengharapkan Blok A hingga Blok H tidak direlokasi, karena tidak terdampak secara langsung. Kami meminta kepada pemerintah, nuwun sewu, untuk bisa dipertahankan tempat kami. Prinsipnya, kami mendukung 100 persen normalisasi Banjir Kanal Timur, tapi kami menolak relokasi,” tegasnya.

Hal yang perlu dilakukan saat ini, kata dia, pedagang membutuhkan solusi yang tepat selain langkah relokasi. Ada banyak pertimbangan yang merugikan pedagang, apabila direlokasi di Pasar Klitikan Penggaron. “Apalagi Barito telah menjadi ikon Kota Semarang, dalam hal perdagangan. Tidak hanya dikenal di Semarang, bahkan Barito sudah dikenal di berbagai daerah luar Semarang. Maka kami minta tidak direlokasi, tapi ditata menjadi pasar modern. Sehingga memiliki daya tarik untuk destinasi,” harapnya.

Mengenai normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur, lanjutnya, hingga detik ini pihaknya siap membantu pemerintah. Bahkan saat ini, pihaknya mengaku sudah mengorbankan sebanyak enam kios pedagang yang sudah dibongkar untuk digunakan akses jalan masuk alat berat.

“Sudah kami siapkan. Jadi, kami tidak akan menghambat ataupun menghalangi program pemerintah mengenai normalisasi. Normalisasi dan relokasi ini harus dibedakan. Kecuali kalau tempat kami berkenaan langsung. Kami nggak kena secara langsung,” tandasnya.

Tolak ukur yang bisa dijadikan acuan pertimbangan adalah penataan Pasar Kembang Jalan Dr Sutomo Kalisari. Sebab, Pasar Kembang juga berada di bantaran sungai dan bisa dilakukan penataan untuk program normalisasi.

“Kenapa kami yang juga di bantaran sungai tidak bisa dibenahi (seperti Pasar Kembang). Jadi, kami 500 pedagang tidak akan menghalang-halangi proyek normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur, tapi kami tidak mau direlokasi,” tegasnya.

Meskipun Pasar Klitikan Penggaron telah disiapkan, kata dia, ada banyak permasalahan. Misalnya ukuran lapak di Pasar Klitikan Penggaron hanya ada dua jenis ukuran, yakni seluas 2×3 meter persegi dan 3×3 meter persegi. Sedangkan kebutuhan pedagang di Barito saat ini kurang lebih 3×9 meter persegi.

“Kalau memang mau dipaksakan, ya akan mematikan usaha kami. Anggota kami 500 orang, kalau ditotal dengan karyawan ada kurang lebih 5.000 orang menggantungkan hidup di Barito. Karena itu, saya ingin pemerintah juga mengkaji aspek sosial seperti itu. Bayangkan, ada 5.000 orang. Jelas, bukan jumlah yang sedikit,” ungkapnya.

Jumlah tersebut belum termasuk pedagang yang berada di Jembatan Kartini hingga Kaligawe. “Dari awal, pedagang tidak menginginkan adanya relokasi. Toh, kami dulu menempati di sini juga ditempatkan oleh pemerintah kota (direlokasi) dari daerah Stasiun Tawang, diperkirakan pada tahun 1980-an. Sebenarnya kalau mempertimbangkan jangka panjang, langkah ini sudah dipertimbangkan betul,” katanya.

Pihaknya mengaku berkali-kali mempertanyakan Amdal, Larap, dan DED proyek normalisasi Banjir Kanal Timur. Tetapi pihaknya selaku masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan tidak pernah diberikan. “Sejauh mana sih Amdal, Larap, maupun DED proyek normalisasi Banjir Kanal Timur? Kami tidak pernah diberitahu,” ujarnya.

Mengenai sosialisasi yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Semarang, lanjutnya, hingga saat ini sudah dilakukan berkali-kali. Namun, menurut dia, sosialisasi yang dilakukan justru hanya ditekankan terkait normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur. Tidak menyangkut pembicaraan relokasi maupun bagaimana mencari solusi terbaik agar tidak ada pihak yang dirugikan.

“Saya sudah diundang oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang sudah empat kali. Yang disampaikan hanya masalah normalisasi. Terakhir juga sama. Pihak pemerintah menyampaikan ‘mohon kami untuk diberikan tempat untuk bisa membuka beberapa PKL untuk akses masuk alat berat’,” kata dia.

Terkait normalisasi ini, pihaknya menyatakan, sepakat dengan pemerintah, baik dari BBWS, Dinas Perdagangan dan lain-lain. “Ada dua titik yang sudah dibuka untuk akses di Blok A – Blok H. Di antaranya di dekat Jembatan Majapahit dan dekat Jembatan Kartini. Atas kesadaran pedagang sendiri, anggota kami membongkar sendiri. Ada enam kios yang dibongkar,” ujarnya.

Pihaknya meminta pemerintah juga harus memahami kebutuhan riil pedagang di lapangan seperti apa. “Kami juga sudah mengetahui lokasi Pasar Klitikan Penggaron, nanti ada dua jenis ukuran kios, yakni 2×2 meter persegi dan 3×3 meter persegi. Ini lebih tragis lagi. Contoh saja, barang-barang saya ini kalau dikasih tempat 2×2 meter persegi atau 3×3 meter persegi, kira-kira muat atau tidak? Kalau memang melihat kondisi yang ada, jelas tidak memungkinkan. Pak Wali kalau melihat kondisi langsung seperti ini saya yakin, oh iya ya pasti ndak muat. Tapi kalau itu dipaksakan, ya, nuwun sewu, pasti akan mematikan perekonomian yang telah kami rintis sejak puluhan tahun,” katanya

Menurutnya, sebenarnya kondisi pelaku usaha di Barito tidak tepat disebut pedagang kaki lima (PKL). Sebab, omzet masing-masing pedagang cukup besar, yakni berkisar antara Rp 60 juta hingga Rp 100 jutaan per bulan. “Jadi sebenarnya, kurang pas kalau dikategorikan pedagang kaki lima. Paling sedikit, minimal bisa Rp 2 juta per hari,” ujarnya.

Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Suharsono mengatakan, kebijakan pembangunan Sungai Banjir Kanal Timur adalah dari pemerintah pusat. Tujuannya, untuk mengatasi persoalan banjir di wilayah timur dan utara Semarang. “K arenanya, perlu keterlibatan semua komponen untuk mendukung program tersebut. Termasuk pemerintah daerah Provinsi Jateng dan Kota Semarang. Begitupun masyarakat diharapkan mendukung program ini, karena untuk kepentingan yang lebih luas dan jangka panjang,” katanya.

Jika memang ada persoalan teknik, lanjutnya, harua ada pembicaraan bersama. Jadi, Pemerintah Kota Semarang juga wajib melakukan upaya agar program ini berjalan lancar. “Tidak sekadar berupa sosialisasi, namun dengar pendapat. Meminta masukan warga. Kemudian pemerintah mengambil langkah-langkah atas masukan warga. Termasuk hasil kajian sosiologis dan teknis atas dampak normalisasi BKT kepada warga,” ujarnya.

Hal itu agar dampak sosial yang ditimbulkan dari pelaksanaan proyek BKT ini bisa ditangani secara baik. “Pemerintah perlu mendengarkan masukan dan mengkaji agar masyarakat dari sisi usaha juga harus betul-betul dipertimbangkan,” katanya.  (amu/aro)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here